Salam

Tak Etis jika Kalapas Bohongi Keluarga Napi

Harian Serambi Indonesia kemarin memberitakan bahwa Gunawan, narapidana (napi) kasus narkoba yang selama

Tak Etis jika Kalapas Bohongi Keluarga Napi
SERAMBI/MASRIZAL
Kuasa Hukum Nikmaturriza, Yusi Muharnina SH, Hendri Saputra SHi, dan Hasbi Badai SH memberi keterangan pers di Banda Aceh, Sabtu (5/1), terkait tidak diketahuinya keberadaan napi narkoba, Gunawan setelah dipindah dari LP Banda Aceh. SERAMBI/MASRIZAL 

Harian Serambi Indonesia kemarin memberitakan bahwa Gunawan, narapidana (napi) kasus narkoba yang selama ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banda Aceh dipindah ke LP Binjai, Sumatera Utara (Sumut). Namun, ketika keluarga mengecek di LP Binjai, Gunawan tidak ditemukan dan menurut informasi dia dialihkan ke LP Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah.

Istri Gunawan, Nikmaturizza tak terima suaminya diperlakukan seperti itu. Ia memprotes Kepala LP (Kalapas) Banda Aceh yang dia nilai telah membohongi pihak keluarga karena menyampaikan informasi penahanan suaminya dialihkan ke LP Binjai, tapi nyatanya tidak ada.

Selain memprotes Kalapas, keluarga juga melaporkan kasus itu ke Ombudsman Perwakilan Aceh dan Presiden RI. Menurut kuasa hukum Nikmaturizza, perbuatan Kalapas telah melanggar HAM berat, sebagaimana mereka nyatakan dalam konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu (5/1). Salah satu kuasa hukum tersebut adalah Hendri Saputra SHI. Ia menjelaskan kronologis kejadian bahwa 19 Desember 2018 pukul 05.00 WIB, Gunawan “diculik” oleh orang bersebo dari ruang isolasi di LP Banda Aceh. Gunawan merupakan napi narkoba yang divonis 15 tahun penjara dan telah menjalani hukuman hampir delapan tahun. Sehari setelah ia “diculik”, pihak keluarga menerima surat dari Kalapas Endang Lintang Hardiman yang mengabarkan Gunawan dipindah ke LP Binjai.

Selanjutnya, para kuasa hukum Nikmaturizza mengcek ke Binjai, tapi yang bersangkutan tak ditahan di sana. Terbetik kabar Gunawan malah dibawa ke LP Batu di Nusakambangan. Info itu didapat kuasa hukum dari keluarga, tapi tidak ada surat resmi dari Kanwil Kemenkumham Aceh atau Kalapas Banda Aceh mengenai hal itu. Hingga kini belum jelas di mana Gunawan berada.

Kejadian itu membuat pihak keluarga syok. Hendri berharap pihak terkait memberi tahu di mana Gunawan ditahan. Menurutnya, secara aturan ada dua syarat seorang napi dipindah. Pertama, atas permintaan keluarga, kedua napi tersebut bikin masalah. “Tapi Gunawan tak melakukan keduanya,” tegas Hendri.

Karena itulah, pihak keluarga menolak pemindahan secara diam-diam tersebut. Apalagi, ketika terjadi kerusuhan dan pembakaran LP serta pelarian napi beberapa waktu lalu, kata Hendri, Gunawan tidak terlibat, meskipun sempat disebut sebagai provokator terjadinya pembakaran di LP Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bahkan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Gunawan bukan tersangka dalam perkara itu.

Jujur saja, seusai konflik Aceh 14 tahun silam, kasus seperti ini tergolong langka. Jarang sekali kita dengar seorang napi dipindah diam-diam, bahkan terkesan seperti diculik dari sel isolasinya oleh orang bersebo, lalu Kalapas memberikan informasi bohong kepada pihak keluarga napi. Selain cara ini tidak etis juga tidak profesional. Bahkan patut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun seseorang yang menjalani pidana dinyatakan hilang kemerdekaannya, tapi ia tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Ia tetap memiliki 13 hak sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, di antaranya: a) melakukan ibadah; b) mendapat perawatan rohani maupun jasmani; c) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; d) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; e) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; f) mendapatkan pembebasan bersyarat; dan g) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Nah, ketika Gunawan dijauhkan dari Aceh dan tak jelas di mana rimba penahanannya, bukankah itu pelanggaran terhadap hak dia boleh dikunjungi pihak keluarga? Juga siapa bisa jamin dengan kondisi penahanan yang tak jelas alamatnya itu Gunawan tetap bisa nyaman beribadah, mendapat perawatan, pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak? Jika semua ini tak terpenuhi, maka Kalapas dan orang yang mengambilnya dari sel isolasi jelas sudah bersikap zalim. Dan apakah itu etis? Kita tunggu sanksi yang tepat dan tegas dari pemegang otoritas terhadap tindakan yang tidak profesional ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved