Langgar Administrasi Pemilu, Lima Caleg DPRK Aceh Timur Tidak Dicoret dari DCT

Lima caleg DPRK Aceh Timur tersebut dinyatakan secara sah melanggar administrasi Pemilu oleh Panwaslih Aceh.

Langgar Administrasi Pemilu, Lima Caleg DPRK Aceh Timur Tidak Dicoret dari DCT
Serambinews.com
Sidang putusan Panwaslih Aceh terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/1/2019). 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh telah membacakan amar putusan dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, lima calon anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur.

Amar putusan setebal 35 halaman itu dibacakan bergantian dalam sidang putusan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan perkara nomor registrasi 001/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/201 9 di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/1/2019).

Lima caleg DPRK Aceh Timur tersebut adalah Ir H Kasad dan M Saleh SPd dari partai Golkar, H Anwar Abdullah (PBB), Drs Alwi Iba (PPP), dan Nurdin dari Partai Aceh, dinyatakan secara sah melanggar administrasi Pemilu oleh Panwaslih Aceh.

Mereka dinyatakan melanggar administrasi Pemilu karena masih menjabat sebagai anggota Majelis Pendidikan Aceh Timur, menerima honorarium dari keuangan negara, dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri saat mendaftar sebagai caleg di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.

"Mengadili, mengabulkan temuan penemu untuk sebagian, dan menolak selebihnya. Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 5 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu," demikian antara lain bunyi putusan pada point ke-1 dan point 3 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, Marini.

Baca: Lima Caleg Aceh DPRK Timur Mangkir pada Sidang Pendahuluan Panwaslih

Baca: Ingat! Ini Bentuk Kertas Suara Pilpres dan Pileg 2019, Kenali Warna dan Calonnya Sebelum Mencoblos

Sidang tersebut diketuai oleh Komisioner Panwaslih, Marini dengan anggota sidang, Faizah (Ketua Panwaslih Aceh), Nyak Arief Fadhillah Syah, Zuraida Alwi, dan Fahrul Rizha Yusuf yang masing-masing merupakan komisioner Panwaslih Aceh.

Meski dinyatakan melanggar administrasi pemilu, namun ke lima caleg tersebut tidak dicoret dari daftar calon tetap atau DCT Aceh Timur. Tidak ada satu putusan pun yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk mencoret kelima caleg tersebut dari DCT.

Namun, Panwaslih Aceh memerintahkan KIP Aceh Timur untuk menyampaikan kepada lima caleg dan partai politik untuk segera melengkapi persyaratan calon.

Baca: Bupati Aceh Timur Keluarkan SE Shalat Berjamaah, Pegawai Diminta Hentikan Kegiatan saat Azan

Baca: ACEHWIKI - Lima Warkop Populer dan Nyaman untuk Nongkrong di Idi Aceh Timur

Baca: Gajah Mulai Beradaptasi Lahir Tanpa Gading Akibat Sering Diburu oleh Manusia

"Memerintahkan KIP Aceh Timur melalui partai politik masing-masing terlapor untuk melengkapi persyaratan calon berupa surat pengajuan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang, paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemenuhan kelengkapan persyaratan calon dari KIP Aceh Timur," kata Marini.

Kemudian, Panwaslih Aceh memerintahkan KIP Aceh Timur untuk tidak mengikutsertakan para terlapor pada tahapan Pemilu 2019, apabila tidak melengkapi persyaratan calon sebagaimana dimaksud.

Panwaslih Aceh memang tidak menjatuhkan sanksi berupa pencoretan nama ke lima caleg DPRK Aceh Timur itu dari DCT. Menurut Marini, tidak diserahkannya surat pengunduran diri dari jabatan anggota Majelis Pendidikan Aceh Timur bukan hanya kesalahan ke lima caleg tersebut.

"Tapi juga ada kesalahan KIP Aceh Timur periode lalu. Jika memang sudah tahu mereka tidak melampirkan syarat itu, kenapa tidak langsung dicoret saat itu. Jadi kami juga mempertimbangkan sisi keadilan untuk kelima terlapor ini," jelas Marini.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved