Salam

Tidak Pantas Aceh Jadi “Juara Miskin”

Dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh kembali mempertahankan “juara miskin”

Tidak Pantas Aceh Jadi “Juara Miskin”
SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma. 

Dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh kembali mempertahankan “juara miskin”, dengan jumlah penduduk miskin yang saat ini mencapai 15,68 persen. Aceh bukan hanya banyak orang miskin, tapi juga banyak pengangguran. Pada Agustus 2018 persentase pengangguran di Aceh sebesar 6,36 persen dan menempatkan Aceh pada posisi tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Sejumlah kalangan menilai, tingginya penduduk miskin dan pengangguran di daerah ini antara lain karena kelemahan di berbagai sektor. Padahal, jumlah duit yang mengalir dan dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di daerah ini cukup banyak.

Anggota DPD-RI, Sudirman alias Haji Uma menyatakan tak terkejut pada data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat itu. “Angka kemiskinan serta pengangguran di Aceh yang tinggi sudah menjadi fenomena lazim yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentu semua kita ikut prihatin, karena kondisi yang ada ironis dan berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang dimiliki Aceh,” ungkap Haji Uma.

Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Zainal Arifin Lubis, mengingatkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. “Salah satu upaya adalah pemerintah harus memperkuat atau memberdayakan sektor pertanian dan perikanan yang didukung dengan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Zainal Arifin Lubis.

konomi Aceh masih sangat tergantung pada APBA. Buktinya, dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Aceh (2013-2017) sebesar 2,18 persen, 0,55 persen di antaranya merupakan kontribusi dari belanja pemerintah. Yang lebih memprihatinkan, APBA masih bergantung pada dana otsus. Tahun 2018 dana otsus menyumbang 83 persen dari total APBA.

Di sisi lain, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi melihat aneh fenomena kemiskinan yang terjadi di Aceh saat ini. Dana desa tahun 2018 terserap 99,9 persen (Rp 4,455) triliun dari total pagu Rp 4,459 triliun. Mengapa penduduk miskin dan pengangguran tetap tinggi? Kemana larinya dana desa? Ini berarti ada yang salah dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

Dan, di media sosial banyak sekali komentar para pengamat, aktivis LSM, akademisi, serta politisi yang menyesalkan pemerintah daerah ini yang tak mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, di balik itu yang terpenting adalah kita mendorong pemerintah di provinsi agar menggunakan dana-dana yang banyak dari berbagai sumber untuk secara tepat untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Bersamaan dengan itu, pencegahan korupsi juga harus lebih serius lagi dilakukan, sebab bisa jadi kemiskinan dan pengangguran tingggi itu karena banyak dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikorup!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved