Salam

Dengan Dana Otsus pun Aceh Belum Berdaya

Senator Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan mengatakan, pembangunan Aceh akan tidak berdaya apabila tak ditopang

Dengan Dana Otsus pun Aceh Belum Berdaya
SERAMBI/M NAZAR
Ghazali Abbas Adan 

Senator Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan mengatakan, pembangunan Aceh akan tidak berdaya apabila tak ditopang dana otonomi khusus (otsus). “Aceh ini tidak ada uang jika tidak ada dari pusat. Yang paling dominan adalah dana otsus, yaitu 8,3 triliun rupiah. Artinya, apabila otsus dihentikan maka kita tidak berdaya dan (pemberian dana otsus) ini akan berlangsung sampai 2027,” katanya dalam satu forum seminar di Banda Aceh, Senin (21/1).

Terkait akan berakhirnya alokasi dana otsus, beberapa senator Aceh, termasuk Ghazali Abbas Addan, sudah menyatakan akan memperjuangkan agar dana otsus bisa dilanjutkan lagi, tidak hanya sampai tahun 2027. Dan, janji-janji mereka ini semakin sering dan nyaring terdengar belakangan ini.

Ya, Aceh ini memang sangat mengandalkan dana otsus. Karenanya, dalam banyak kesempatan berbagai kalangan mengingatkan Pemerintah Aceh supaya mengurangi ketergantungan dari dana transfer pusat untuk biayai pembangunan. Aceh harus terus berusaha mencari berbagai terobosan pengumpulan dana Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Di antara usaha itu, Pemerintah Asceh antara lain sudah menanamkan sejumlah modal ke bebeberapa “unit usaha” yang diharapa menambah PAA. Kenyataannya, investasi yang ditanamkan untuk mengeruk PAA, malah seperti sia-sia. Sampai kini Aceh hanya mengandalkan mendapatan dari sumber klasik, yakni dari laba bank plat merah PT Bank Aceh Syariah serta dari pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Unit-unit yang diharapkan dapat menambah PAA hanya menjadi “benalu” bagi APBA. Tiap tahun minta suntik modal, sedangkan pemasukan nyaris tidak.

Yang sangat memprihatinkan, di tengah sulitnya menambah PAA, dana otsus pun ternyata menjadi sasaran korupsi, terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dana itu. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus di Aceh bukan karena kesalahan atau kelemahan regulasi. “Penyalahgunaan atau penyelewengan pengelolaan dana otsus biang keladinya bukan pada sistem dan regulasi. Tapi lebih dipicu oleh perilaku personal aparatur. Ini soal integritas dan kapabilitas aparatur,” katanya.

Sedangkan dari aspek regulasi pengelolaan dana otsus dianggap Mendagri sudah semakin memadai. Pengawas dan evaluasi berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan pengaturan dana otsus di Provinsi Aceh sendiri diatur dalam UU 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh. Kemudian diatur lebih lanjut dalam qanun.

Dana otsus untuk Aceh sesungguhnya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, sampai saat ini Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatra. Celakanya lagi, jangan-jangan oknum-oknum pejabat yang rajin menggerogoti dana otsus itu masih banyak dalam lingkaranan kekuasasaan di Aceh. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved