Salam

Disayangkan Mutasi di Ujung Jabatan

Mutasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam yang dilakukan Wali Kota Merah Sakti belum lama ini, terus menuai protes

Disayangkan Mutasi di Ujung Jabatan
Ilustrasi 

Mutasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam yang dilakukan Wali Kota Merah Sakti belum lama ini, terus menuai protes. Kabar terbaru, Ombudsman Aceh sudah merespons laporan para ASN Kota Subulussalam dengan menyurati Wali Kota melalui surat resmi bernomor 0009/KLA/0017.2019.BNA-NB/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019.

Ombudsman terpaksa turun tangan karena melihat dalam mutasi tersebut memiliki sejumlah kejanggalan alias cacat administrasi. Terutama mengingat mutasi itu dilakukan di ujung jabatan sang wali kota, sehingga dinilai tidak efektif serta merugikan para pejabat yang terkena kebijakan itu.

Dalam surat yang kopiannya diterima Serambi, Kamis (21/3), Obudsman RI Perwakilan Aceh meminta penjelasan atau klarifikasi kepada Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti terkait laporan dugaan maladministrasi pada mutasi jabatan para ASN di daerah itu. Terdapat 13 poin dalam surat Ombudsman itu yang intinya menyangkut dugaan mutasi cacat hukum atau menyalahi prosedur.

Pada alenia terakhir surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin itu ditegaskan bahwa batas waktu pengiriman klarifikasi atau penjelasan dari Wali Kota Subulussalam, paling lama 14 hari sejak diterimanya surat terkait. “Kami minta saudara untuk memberikan penjelasan/klarifikasi beserta peraturan dan dokumen terkait,” tulis Ketua Ombudsman Aceh.

Sebelumnya harian ini memberitakan, aksi protes para ASN Kota Subulussalam terkait dugaan mutasi ilegal berujung dengan laporan ke Ombudsman Aceh. Selain melapor ke Ombudsman, melalui kuasa, mereka juga melaporkan Wali Kota Merah Sakti ke Polda dan Kajati Aceh.

Drs Salbunis MAP selaku juru bicara ASN (pejabat kena mutasi) dalam konferensi pers pada 3 Februari 2019 mengungkapkan, pelaporan ke Ombudsman, termasuk ke Polda dan Kajati Aceh, itu dilakukan lantaran sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai pembatalan mutasi yang diduga ilegal itu sebagaimana instruksi Mendagri RI. “Bahkan, surat gubernur juga sudah ada, tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,” ujar Salbunis.

Ia menjelaskan, ada tujuh SK mutasi yang disoal para ASN karena dinilai ilegal dan menyalahi aturan karena telah dinyatakan untuk dicabut oleh Mendagri melalui suratnya dengan Nomor: 800/9674/OTDA tanggal 11 Desember 2018. Kemudian, Plt Gubernur Aceh juga sudah menindaklanjuti melalui surat Nomor: Peg.800/002/2019 tanggal 8 Januari 2019.

Untuk itu, sekali lagi, kita sangat menyayangkan mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam ini persis di ujung jabatannya. Sebab, hasil dari mutasi atau “kabinet baru” ini juga dinilai tidak bisa dijalankan lagi oleh wali kota dimaksud.

Begitu juga sebaliknya, wali kota baru pun nantinya tidak akan nyaman dengan “kabinet” bentukan ini. Padahal, tentunya, sang wali kota yang baru juga sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk bekerja sama guna menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan di kota tersebut.

Dan, lebih kita sayangkan lagi jika dalam mutasi kali ini ada sikap balas budi atau balas dendam terhadap para pejabat dimaksud. Nah?

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved