Salam

Mungkinkah Otsus Berlanjut Jika Korupsi Makin Parah?

Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo, dalam kampanye perdananya di Lhokseumawe berjanji

Mungkinkah Otsus Berlanjut Jika Korupsi Makin Parah?
SERAMBI/ZAKI MUBARAK
CALON Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo mengisi kampanye terbuka di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Selasa (26/03). Saat memasuki pintu gerbang hotel, langsung disambut dengan shalawat badar. 

Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo, dalam kampanye perdananya di Lhokseumawe berjanji memperjuangkan perpanjangan jatah Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh yang akan berakhir tahun 2027. Ia menyatakan, perjuangan itu demi kemajuan pembangunan di Aceh, tentu saja jika ia terpilih lagi sebagai Presiden RI periode mendatang.

Dana Otsus untuk Aceh mulai dikucurkan sejak tahun 2008 dan akan berakhir pada 2027. Dana Otsus ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Jumlahnya bervariasi: 15 tahun pertama 2% dari DAU-N dan lima tahun terakhir sebesar 1% dari DAU-N. Dari alokasi Dana Otsus yang sudah diterima sejak 2008 angka setiap tahun terus bertambah. Dari Rp 3,5 triliun pada tahun 2008 hingga Rp 8,3 triliun pada tahun 2019.

Penggunaan Dana Otsus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UU ini disebutkan bahwa Dana Otsus harus digunakan untuk program/kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 2) Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Pendidikan; 4) Kesehatan; dan 5) Sosial dan Keistimewaan Aceh.

Selain Jokowi, beberapa calon anggota DPRI-RI dan calon DPD-RI dari Aceh juga sudah melemparkan isu perjuangan perpanjangan Dana Otsus. Isu itu kelihatannya memang dianggap paling “termakan” oleh masyarakat yang berharap dana tersebut terus mengalir ke Aceh, bukan hanya berakhir di tahun 2027.

Bagi kita masyarakay Aceh, kepada siapapun yang ingin berusaha memperpanjang Dana Otsus, tentu sangat kita apresiasi. Dan, masyarakat pasti juga akan mendukung usaha-usaha itu. Sebab, tanpa dana Otsus, banyak yang bilang Aceh ini sudah bangkrut! Karena itulah, sekali lagi, kita akan mendukung upaya-upaya untuk mendapat perpanjangan jatah dana Otsus.

Di negeri ini, hanya tiga provinsi yang mendapat Dana Otsus, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Dalam banyak kajian pusat, implementasi Otsus di Aceh jauh lebih baik dibanding Papua dan Papua Barat. Alasan sosial politisnya antara lain karena unsur kepemimpinan lokal di Aceh lebih solid. Benarkah?

Walau dianggap solid, tapi realisasi penyerapan Dana Otsus di Aceh setiap tahun tidak maksimal. Hampir setiap tahun ada dana otsus yang tidak terserap atau bersisa. Dan itu dikhawatirkan berpotensi digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan otsus. Apalagi, setiap tahun Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Dana Otsus menemukan berbagai penyimpangan dalam penggunaannya, selain tidak sesuai ketentuan juga menyimpang dari tujuan kebijakan otsus.

Makanya, untuk jangka panjang kita berharap semua pihak yang punya kekuatan untuk berusaha atau berjuang agar jatah Dana Otsus Aceh diperpanjang. Sedangkan untuk jangka pendek, hal yang paling urgen adalah mengawasi seketat mungkin guna menekan angka penyelewengan. Sebab, jika Dana Otsus itu terus dikorup secara gila-gilaan, maka itu akan menjadi alasan kuat bagi Pusat untuk menyetop dana itu sampai 2027. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved