Salam

Mengapa Suara Hasil Pileg Bisa Diutak-atik?

Dua pekan lalu perhatian masyarakat banyak tertuju ke penghitungan suara hasil pemilihan presiden yang di sana-sini ditemukan sejumlah kejanggalan

Mengapa Suara Hasil  Pileg Bisa Diutak-atik?
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Rapat pleno PPK Susoh, Abdya untuk rekap suara Pilpres dan Pileg 2019 di bawah teratak yang dipasang di halaman Kantor Camat setempat memasuki hari kedua, Minggu (21/4/2019). 

Dua pekan lalu perhatian masyarakat banyak tertuju ke penghitungan suara hasil pemilihan presiden yang di sana-sini ditemukan sejumlah kejanggalan. Lalu, berbagai kalangan ikut mengomentari macam-macam, termasuk pihak KPU dianggap memihak karena beberapa kali terjadi salah rekap suara. Dan, kala itu, kita berpikir kekurangberesan Pemilu 2019 hanya sampai di situ.

Riuhnya kabar-kabar hangat yang menyertai Pilpres juga dinilai menjadi sebab meruntuhkan pamor Pileg selama kampanye berlangsung. Bahkan saat pemungutan suara pun, hal tersebut juga terjadi. Sebab di banyak TPS, tidak sedikit surat suara Pileg yang “bersih” sementara surat suara Pilpres habis tercoblos.

Yang mengkhawatirkan, pasca pemungutan suara pun, perhatian masyarakat masih tertuju pada hasil Pilpres. Banyak yang gagal fokus pada penghitungan suara, khususnya penghitungan suara Pileg, yang justru rentan dengan kecurangan. “Di masa penghitungan hingga rekapitulasi suara berlangsung, perhatian orang masih lebih banyak ke Pilpres. Padahal saat-saat seperti ini, bila lengah, kecurangan saat penghitungan suara justru cukup tinggi,” tandas seorang aktivis demokrasi.

Karena itulah, mumpung rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg masih berlangsung, masyarakat, diminta mencurahkan perhatian ke sana. Jangan sampai, lima tahun ke depan akan banyak wakil rakyat yang terpilih dari hasil kecurangan.

Di Aceh, pada pekan terakhir April ini atau dua pekan setelah pencoblosan, mulai ketahuan ternyata ketidakberesan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu legislatif (Pileg) jauh lebih parah dibanding Pilpres. Berbagai kecurangan terjadi antara pendukung parpol dan caleg. Kucarangan terjadi di tingkat nasional, provinsi, daerah pemilihan, dan termasuk di antara caleg satu parpol juga ikut sikut-sikutan dalam memperoleh suara. Parahnya lagi oknum-oknum KPPS banyak yang terlibat dalam kecurangan atau “kesalahan” rekap itu.

Sebagai contoh, puluhan kotak suara berisi rekap dan berbagai form di balai desa Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara ditemukan rusak. Diduga ulah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat untuk menggelembungkan suara caleg-caleg tertentu.

Pasalnya setelah ditemukan kabel ties kotak suara rusak, suara untuk caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem pada form C1 berkurang. Sedangkan jumlah suara untuk caleg dari partai lain bertambah dalam jumlah bervariasi.

Pihak yang merasa dirugikan sudah melaporkan kecurangan itu kepada Panwaslih dan pihak kepolisian. Sedangkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon, Suherman menyebutkan sedang memperbaiki kesalahan pendataan rekap suara, dan sudah meminta rekomendasi dari panwas untuk perekapan kembali. “Kami sudah dipanggil polisi untuk diklarifikasi, dan polisi meminta kami memperbaiki data kembali,” kata Ketua PPK Seunuddon.

Hal serupa bukan hanya terjadi di Seunuddon, akan tetapi di daerah lain juga lebih parah dari itu. Kecurangan terjadi mulai saat pencoblosan, penghitungan, hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya.

Ketidakberesan dalam penghitungan suara itu rupanya bukan cuma karena para oknum caleg main curang, tapi faktor ketidakmampuan memahami sistem penghitungan suara juga ada di sana. Misalnya, lantaran, ketidakpahaman sistem penghitungan suara calon anggota legislatif dan suara yang harus masuk ke suara partai, menjadi pemicu membengkaknya jumlah total suara dalam partai.

Ditemukan banyak kesalahan input data dalam penghitungan surat suara sehingga selisih di beberapa kecamatan. Selisih yang dimaksud adalah adanya perbedaan jumlah pemilih yang mencoblos dibandingkan jumlah suara yang berhasil dihitung.

Dikatakan, selisih suara dan jumlah pemilih dalam satu TPS ternyata banyak yang bersumber dari tidak pahamnya KPPS saat menginput angka. Misalnya ketika ada pemilih mencoblos caleg, petugas menghitungnya dengan menambahkan satu suara ke caleg, termasuk satu untuk partai. Adapula kasus pemilih mencoblos caleg, tetapi dimasukkan ke suara partai.

Artinya, selain beban kerja KPU dan Bawaslu dalam Pemilu serentak ini yang sangat tinggi, persoalan kemampuan sumber daya manusia dan sikap moral petugas di garis depan seperti KPPS juga banyak yang belum sesuai harapan. Nah?!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved