Mafia Proyek

Labelisasi kata mafia umumnya orang mengartikulasi sekelompok orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk kerja-kerja kriminalitas. Namun pemahaman mafia tidak mesti harus berbalut dengan kriminalitas. Mafia pun bisa berwujud baru seiring perkembangan zaman dan kelihaian manusia berpikir mencari hal baru. Perubahan pemahaman mafia, bilamana di tinjau dari konteks permainan proyek memiliki pengertian tersendiri. Mafia dalam ranah proyek konsentrasi dari perilakunya bagaimana bermain curang dalam memperoleh proyek-proyek pemerintah.

Diksi mafia digunakan Susan Rose Acekerman (1999) untuk menggambarkan keberadaan negara yang tak berdaya lantaran berada di bawah kendali jaringan mafia. Praktik mafia berlangsung aman-aman saja dan berkelanjutan, karena secara langsung dan tidak langsung memperoleh perlindungan dari pihak penguasa negara. Bahkan memahami esensi lahirnya mafia sangat kuat karena faktor kepentingan. Ini, sejalan dengan pemikiran Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments”.

Dalam bukunya Adam Smith mengatakan, “Berikan padaku apa yang kamu kehendaki dan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dalam arti dari tiap tawaran”. Intinya setiap manusia mendapatkan bantuan, jika dapat masuk dalam kepentingan sesamanya. Di sinilah mafia proyek mulai menfaatkan apa yang sudah diberikan bantuan kepada para politisi maupun kepala dinas.

Menariknya mafia proyek sulit dihilangkan, dikarenakan menggunakan cara-cara seperti sebuah sel yang selalu membelah dan membangun kelompoknya. Tetapi memiliki induk semangnya yang memberikan instruksi atau perintah. Jika pelaku mafia proyek tertangkap biasanya langsung digantikan dengan lainnya. Sebelum masuk dalam lingkaran mereka teknik melakukan kesepakatan menjadi syarat kunci. Apabila dianggap meulanggeh atau sudah tidak bisa diatur lagi maka induk semang akan menggantikan dengan anggota baru yang bisa dikendalikan dan diatur.

 Modus dan aktor
Dalam isi tulisan ini akan mencoba menjelaskan modus dan aktor pelakunya yang melakukan tindakan mafia proyek. Selanjutnya dikorelasikan dengan konteks lokal Aceh membaca situasional permainan dari mafia proyek. Berbicara modus sangat bervarian dilakukan oleh mafia proyek. Hasil penelusuran dari berbagai referensi media cetak dan diskusi dengan lingkaran permainan dari mafia proyek.

Penulis mengidentifikasikan: Pertama, perusahan swasta membangun hubungan mesra dengan pihak apatur pemerintah, khususnya dengan kepala dinas guna menggo alkan proyeknya jatuh ke perusahannya; Kedua, menggunakan jalur surat rekomendasi atau “surat sakti” dari pimpinan tertinggi atau setingkat gubernur; Ketiga, sudah di-setting dari awal perusahan yang dimasukan dan dipilih untuk dimenangkan dalam proyek yang akan diberikan kepada pengusaha; Keempat, membangun deal dengan panitia tender proyek, dan; Kelima, mafia proyek melakukan ancaman penembakan, intimidasi dan kekerasan.

Khusus untuk mafia proyek yang menerapkan ancaman, intimidasi, ditambah lagi masuk kelompok tidak profesional dari kalangan LSM yang menjadi staf ahli atau tim asistensi, membuat lingkaran mafia makin gemuk. Tanpa sadar kalangan tidak profesional ini menjadikan aktor baru pelaku dalam meraih proyek pemerintah. Cara demikian muncul pada era baru pascaperdamaian ini, kalau tidak bisa diatasi akan menjadi meluas perilaku tersebut.

Mafia proyek pun mampu memasang banyak kaki. Tujuannya menurunkan tingkat kerugian dari para pengusaha. Kondisi itu dilakukan pengusaha tidak hanya di Aceh, tetapi pada skup lebih luas lagi yakni nasional. Jelas tidak ada keinginan mafia proyek rugi besar jika bisa diminimalisir dengan cara-cara masang dua kaki. Penyebab maraknya mafia proyek bermain di birokrasi pemerintah, tentunya tak lepas dari sistem birokrasi yang mencakup pada tataran manajemen dan perilaku pelaksana yang menjalankan pemerintahan.

Lemahnya membangun budaya kejujuran dan beretika melalui sosialisasi dan informasi juga termasuk kategori penyebab maraknya mafia proyek. Penjelasannya, ketika masyarakat kurang menyadari bahwa bahaya mafia proyek maka meminimalisir terjadinya sulit dilakukan. Sebaliknya jika ada partisipasi dari masyarakat yang sudah faham akan bahayanya mafia proyek melalui penyampai informasi dan sosialiasi. Dampaknya ruang gerak dari mafia proyek bisa di cegah atau di minimalisir, bahkan dihilangkan.

 Solusi
Berbicara solusi mengatasi mafia proyek yakni membuat regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku yang dikatagorikan mafia proyek. Pemerintah Aceh harus membuat sistem komputerisasi seluruh urusan administrasi kepemerintahan, sehingga seluruh rakyat Aceh bisa mengakses proses lelang dan keseluruhan proses. Walaupun bisa terjadi peluang bermain di belakang, tapi bisa ditekan ruang gerak bagi pelaku. Di sisi lain akuntabilitas dari pemerintah dalam memberikan bukti kepada rakyat Aceh maupun Indonesia terhadap pemberantasan mafia proyek.    

Kemudian, peran dari media massa maupun elektronik melakukan monitoring menjadi bagian tidak terpisah dalam meminimalisir terjadi mafia proyek di Aceh dan Indonesia. Posisi media memainkan peran penting, sehingga media dituntut serius berpihak kepada pemberantasan mafia proyek. Jangan sampai media menjadi bagian pelaku yang mensuburkan tindakan pelaku mafia proyek.

Dalam kondisi kekinian, hadirnya pasangan perdamaian dan perjuangan yakni Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2012-2017, hendaknya mampu mengatasi masalah tindakan kekerasan, ancaman, dan penembakan terhadap mafia proyek yang kerap menggunakan cara-cara tersebut untuk mendapatkan proyek. Jangan sampai ini menjadi permasalahan yang menghambat pembangun Aceh ke depannya.

Selain itu, sistem yang dibentuk pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf harus melakukan pembentukan tim ahli yang independen dalam menyeleksi dan mengawasi jalannya proyek. Tentunya syarat utama transparansi dan akuntabilitas harus di ke depankan. Tim ini yang dibentuk harus mengakomondir berbagai kalangan komponen masyarakat sipil termasuk pihak kepolisian. Proses birokrasi dalam melakukan lelang dan pengadaan pun harus cepat, tetap, dan terarah. Walaupun ada pelayanan satu pintu pun masih tidak memberikan manfaat yang siginifikan dalam mengatasi masalah mafia proyek.

Selanjutnya proyek yang dibuat dan ditenderkan harus mendukung visi dan misinya Gubernur/Wakil Gubernur terpilih Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Ini akan mengoptimalkan capaian dari keinginan dalam visi dan misi yang telah dibuat. Sehingga integral dan sinergisasi terhadap seluruh pembangunan bisa terkelola, khususnya proyek yang menyentuh pada tataran pembangunan infrastruktur dan fasilitas pembangunan Aceh.

* Aryos Nivada, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintah, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.