Aceh Krisis Identitas

 Identitas kolektif
Benarkah identitas itu narsis dan kontra dengan sistem demokrasi? Tentunya tidak. Demokrasi adalah sistem dibangun atas kebebasan dan penghormatan atas perbedaan. Secara inheren sistem demokrasi menghendaki adanya perbedaan dalam bentuk identitas kolektif. Tanpa perbedaan identitas kebebasan sangat sulit terwujud. Karena kebebasan maknanya adalah pengakuan dan pemberian otoritas terhadap keberlangsungan entitas yang berbeda.

Demikian juga, asas Bhinneka Tunggal Ika mengamini perbedaan. Namun, jika pengakuan dan otoritas terhadap perbedaan yang diinginkan masyarakat Aceh tidak dikabulkan, niscaya sebaliknya, pemaksaan kepada penyeragaman akan muncul. Saat itulah sistem yang dibangun telah melanggar demokrasi dan menistai asas Bhinneka Tunggal Ika.

Di samping itu, kebebasan yang dibangun demokrasi sangat rawan pembajakan. Seringkali orang awam menganggap dirinya telah bebas dan puas dengan pilihannya, padahal mereka telah tertipu. Tanpa disadari mereka telah digiring perangkat penguasa tirani untuk memilih kepentingan pribadinya, bukan kepentingan bersama.

Tetapi jika masyarakat itu memiliki identitas bersama, mereka tidak akan semudah itu ditipu dan lupa diri. Karena identitas itu ibarat kompas yang selalu mengarahkan orang ke arah yang benar. Jika ada, tentunya orang Aceh saat ini tak akan begini!

* Saifuddin Dhuhri, Dosen Jurusan Dakwah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, Lhokseumawe. Email: saifuddindhuhri@gmail.com