Di Antara Mimpi Allende dan Keteguhan Castro, Kemana Arah Perubahan Indonesia?

Oleh: Tarmizi *)

INDONESIA kini berada di persimpangan sejarah yang menarik.

Di bawah pemerintahan baru, publik disuguhi sejumlah program ambisius: Koperasi Merah Putih untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemenuhan hak dasar warga negara, Danantara sebagai pengelola kekayaan bangsa, hingga Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural.

Di permukaan, semua ini tampak sebagai cetak biru yang menjanjikan. Gagasan dasarnya sejalan dengan cita-cita keadilan sosial: memutus rantai penindasan ekonomi, mendistribusikan kembali kekayaan negara, dan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. 

Namun, ketika menelusuri pelajaran sejarah bangsa-bangsa lain serta pemikiran para tokoh pembebasan seperti Paulo Freire, Hasan Hanafi, hingga Karl Marx, muncul satu pertanyaan penting: apakah niat baik ini cukup kuat menembus tembok kekuasaan lama, atau justru hanya akan mengulang sejarah? Pelajaran paling tajam datang dari Amerika Latin.

Salvador Allende, Presiden Chili pada 1970–1973, pernah menempuh jalan serupa: menasionalisasi kekayaan alam, mereformasi kepemilikan tanah, dan menyediakan layanan sosial gratis melalui jalur demokrasi dan konstitusi.  Niatnya mulia, programnya progresif. Namun akhirnya ia tumbang melalui kudeta, sementara kekuasaan kembali ke tangan elite lama.

Mengapa itu terjadi?

Setidaknya ada lima penyakit kronis yang juga berpotensi mengancam Indonesia saat ini: terbukanya ruang bagi para penindas lama untuk tetap bercokol, mentalitas birokrasi yang belum berubah, pengelolaan anggaran yang belum transparan, tekanan geopolitik global, serta ketidakpastian ekonomi dunia.

Di sisi lain, ada kisah Fidel Castro di Kuba. Castro juga merebut kembali kekayaan bangsa dari cengkeraman asing dan elite domestik. Bedanya, ia mampu bertahan puluhan tahun meski berada di bawah tekanan internasional. Kuncinya bukan semata revolusi ekonomi, melainkan revolusi kesadaran.

Castro memahami bahwa kekuasaan baru tidak akan bertahan jika dibangun di atas pola pikir lama. Karena itu, ia berupaya mengubah cara rakyat memandang dunia, memahami hak-hak mereka, serta menyadari siapa yang menjadi sumber penindasan. Di sinilah letak perbedaan nasib dua bangsa tersebut.

Baca juga: Pendam IM Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas dan Kondusifitas di Aceh

Baca juga: Ketua Banleg DPRA Irfansyah Usul Libur Iduladha Ditambah Hingga Hari Tasyrik

Merujuk pada pemikiran Paulo Freire, pendidikan menjadi kunci utama. Selama ini, masyarakat terbiasa dengan apa yang ia sebut sebagai “pendidikan bank”: rakyat dididik untuk pasrah, menerima keadaan, menghafal tanpa memahami, serta menganggap kemiskinan dan ketertindasan sebagai takdir yang tidak boleh dilawan.

Pandangan seperti ini diperkuat oleh tafsir keagamaan yang menanamkan budaya diam dan tunduk mutlak kepada kekuasaan. Pemikir Islam Hasan Hanafi menyebut fenomena ini sebagai “Islam Kanan” — agama yang dipelintir untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, bukan membebaskan kaum lemah.

Di titik inilah letak bahaya terbesar bagi berbagai program unggulan pemerintah saat ini.

Pertama, program seperti Danantara dan Koperasi Merah Putih memang memiliki potensi besar menjadi alat pembebasan ekonomi. Namun, keduanya juga berisiko berubah menjadi “kerajaan elite” versi baru apabila dikelola secara tertutup, dikuasai segelintir kelompok, dan minim pengawasan publik. Sejarah menunjukkan bahwa kekayaan negara yang besar tanpa kontrol rakyat hanya akan melahirkan kelas penguasa baru.

Kedua, program MBG dan berbagai bantuan sosial dapat menjadi bukti nyata kehadiran negara. Namun, ia juga bisa berubah menjadi alat penjinakan masyarakat.