Breaking News:

Opini

Dualisme Regulasi

POLEMIK elektoral kembali terjadi di Aceh. Muncul dualisme regulasi terkait kuota pengajuan bakal calon anggota legislatif

Editor: hasyim

Dengan adanya kuota tambahan dalam daftar caleg, setidaknya “omelan-omelan tentang ketersingkiran” bisa berkurang. Jadi, semakin besar kuota caleg yang dapat diajukan, maka semakin menguntungkan parpol untuk meminimalisasi kisruh pencalegan.

Tak boleh ada ketidakadilan politis dalam pemilu legislatif (pileg). Pengecualian untuk parpol lokal tak bisa dibenarkan. Salah satu nilai ukur baiknya kualitas pileg adalah diterapkannya prinsip adil. Peluang bagi semua parpol yang bersaing merebut kursi parlemen harus sama.

 Kisruh elektoral
Ada dua opsi yang dapat diajukan untuk menyelesaikan kisruh elektoral ini. Pertama, karena telah lalai tidak merevisi Qanun No.3/2008 saat UU No.10/2008 diubah menjadi UU No.8/2012, publik dapat mendesak DPRA agar merevisi qanun tersebut. Ini bukan soal status kekhususan Aceh, tetapi kelalaian legislator-legislator di DPRA. Jika enggan direvisi, maka wajar bila masyarakat menilai kinerja mereka sama sekali tak membanggakan. Masyarakat yang cerdas tentu tak bangga jika kelalaian malah dianggap sebagai kekhususan.

Kedua, PKPU No.7/2013 direvisi dengan membuat pengecualian kepada parpol lokal dan parpol nasional yang bersaing di Aceh. Semua parpol bisa mengajukan caleg sebanyak 120%. Yang direvisi hanya soal kuota pengajuan caleg, sedangkan hal-hal penting lainnya --seperti kuota 30% keterwakilan perempuan-- tetap dipertahankan. Revisi ini bertujuan untuk menghindari penilaian bahwa KPU dan KIP telah mengabaikan kekhususan Aceh yang memiliki parpol lokal dan regulasi yang mengaturnya. Penilaian semacam itu bisa menyulut proliferasi kisruh elektoral.

Belajar dari Pemilukada Aceh 2012 yang berdarah-darah, ulah propagandis tak beradab membuat anggota KIP kerap mendapat teror karena dinilai telah “mengkhianati” UUPA. Dengan merevisi PKPU No.7/2013 guna mengecualikan parpol lokal dan parpol nasional yang bersaing di Aceh, mungkin tak akan muncul gemuruh resistensi terhadap KIP.

Untuk opsi yang pertama, rasanya nihil dilakukan. Pesimis. Pasti mayoritas Dewan tak berkenan. Saat ini, tak semua --barangkali bisa juga semua-- anggota DPRA punya banyak waktu untuk fokus melakukan revisi qanun tersebut. Mereka tengah sibuk dengan pemantapan DCT parpolnya masing-masing.

Demi parpol yang lebih diutamakan, mereka pasti aktif andil dalam persiapan kampanye pileg. Bahkan untuk yang maju kembali pada Pileg 2014, bisa lebih sibuk. Sebab, mereka mesti bertemu konstituen guna membentuk dan membugarkan struktur tim sukses. Namun, sebenarnya revisi tersebut tak akan memakan waktu lama, karena hanya membahas satu persoalan saja.


Bisma Yadhi Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe; anggota Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU). Email: bisma.ypolitik@gmail.com

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved