Masih Perlukah Lembaga DPRD?

Saat ini masyarakat sudah tersusun dalam berbagai organisasi sosial, keagamaan, profesi, hobbi, dan sebagainya; yang rata-rata merekalah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan warganya. Misalnya organisasi nelayan yang di Aceh disebut Panglima Laot, maka bagaimana keadaan warga nelayan serta apa yang mereka butuhkan organisasi Panglima Laot-lah yang lebih tahu, bukan anggota “parlemen”. Semestinya jika ada aspirasi, maka langsung saja organisasi ini berbicara dengan lembaga eksekutif, tidak perlu melalui seulangke anggota dewan yang malah memperlambat dan membuat bias aspirasi.

Dewasa ini, mungkin legislatif pusat yang belum bisa digugat keberadaannya, tetapi untuk legislatif daerah yang rancu ini sudah selayaknya perannya digantikan oleh organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, LSM, dan sebagainya yang jauh lebih mengetahui keadaan warganya masing-masing. Seharusnya yang menjadi anggota parlemen adalah ketua-ketua dari masing-masing organisasi ini yang dijamin lebih profesional dan handal karena ia menguasai permasalahannya.

Singkatnya, keberadaan legislatif di daerah sepertinya tidak membawa manfaat apa-apa bagi pembangunan di daerah, khususnya di era otonomi daerah ini. Keberadaannya lebih banyak menjadi beban dan oleh karena itu kita berharap dalam UU pemerintahan daerah yang akan disahkan, eksistensi wakil rakyat di daerah perlu dihilangkan agar pemerintah daerah yang merupakan eksekutor pembangunan di daerah lebih leluasa bekerja.

* Marah Halim, M.Ag., M.H., Widyaiswara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh. Email: marahh77@gmail.com

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |