Breaking News:

Opini

Hukuman Cambuk di Aceh Muslihat dan Manusiawi

HUKUMAN cambuk atau dera atau jilid merupakan satu hukum turunan Kitab Suci Alquran yang menjadi kewajiban bagi muslim

Menurut Destika Gilang Lestari; pengesahan Qanun Hukum Jinayat yang ikut mengatur hukuman cambuk dan denda emas bagi pelanggar syariat Islam, mencederai hukum positif dan menghilangkan nilai-nilai keadilan serta demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. Ia menilai, berlakunya qanun itu kepada warga non-muslim dinilai sebagai kemunduran HAM di Aceh.

Dengan berlakunya Qanun Jinayah untuk Aceh yang disahkan DPRA pada 28 September 2014 lalu, dapat memberikan pencerahan kepada umat manusia bahwa hukum Islam itu jauh lebih objektif dibandingkan hukum buatan manusia lainnya. Hukum positif itu adalah hukum yang sudah sah berlaku untuk negara Indonesia, karena hukum Islam sudah sah dan disahkan berlaku di Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia, maka hukum Islam di Aceh otomatis dapat dianggap sejajar dan sama dengan hukum positif dan ia langsung atau tidak sudah menjadi hukum positif.

Sementara hukum positif yang lama seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum peninggalan Belanda yang memang dari dulunya sudah cedera, tidak lengkap, tidak sempurna. Karenanya bukan disebabkan berlaku hukum Islam di Aceh lalu membuat hukum positif Indonesia menjadi cedera, ia memang hukum cedera maka kemana pun dibawa tetap saja akan cedera sebelum diganti dengan hukum Islam.

Kalau dikatakan dengan berlakunya Qanun Jinayah di Aceh dapat menghilangkan keadilan serta demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh, maka pernyataan tersebut merupakan halusinasi dan ilusi tanpa bukti. Sesungguhnya hukum positif itulah yang sering berlaku tidak adil. Contohnya, ketika seorang koruptor di Medan mengambil harta negara Rp 1 milyar dihukum 3 tahun penjara, sementara koruptor dengan nilai korupsi yang sama dan cara yang serupa di Jakarta, di Menado, dan di Bali hanya dihukum 2 tahun, 4 tahun dan 1 tahun penjara; Apakah begini yang dikatakan sebuah keadilan di Indonesia?

Sedangkan hukum Islam, ketika seorang pezina muhshan dicambuk 100 kali di Aceh, pezina muhshan di Jakarta, di Bandung, di Malaysia, di Amerika juga dicambuk 100 kali cambuk tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ketika pencuri mencuri harta orang sampai nisab di Aceh dipotong tangannya, lalu pencuri di Jakarta, di Kalimantan, di Arab Saudi, dan di mana-mana tetap hukumannya dipotong tangan walaupun tempatnya berbeda. Apakah ini bukan keadilan yang sangat amat adil dari hukum Islam ciptaan Allah Swt? Lalu, demokrasi mana yang dilanggar oleh hukum Allah? Sebaliknya, demokrasi itu sendiri tidak lebih sebagai alat negara-negara kuat untuk menjajah negara-negara lemah khususnya negara-negara mayoritas muslim.

 Sangat amat ‘lembut’
Sebagai bahan perbandingan buat penuduh hukuman cambuk di Aceh kejam, tidak manusiawi, dan melanggar demokrasi. Ketahuilah bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Aceh sangat amat ‘lembut’ apabila dibandingkan dengan hukum cambuk yang berlaku di Negara-negara lain di belahan dunia ini. Di Aceh, proses hukuman cambuk bagi lelaki dalam posisi berdiri dan bagi perempuan dalam posisi duduk, tidak diikat, tidak dipegang dan bebas mandiri dan dicambuk di bagian belakang tubuh yang terbalut dengan pakaian.

Sementara proses cambuk di Malaysia dan Singapura, para tersangka diikat di tangga yang letaknya miring dalam keadaan berpakaian dengan punggungnya terbuka. Di bagian punggung yang terbuka itulah dicambuk, sehingga berwarna merah dan terkadang sampai mengeluarkan darah. Maka, mana lebih manusiawi hukum cambuk di Aceh dengan hukum cambuk di luar Aceh? Kalau dikatakan hukum cambuk tidak sesuai dengan HAM dan demokrasi, maka mengapa hukuman cambuk di Aceh saja yang dipermasalahkan KontraS. Bagaimana dengan hukum cambuk di Malaysia, di Singapura, di Afghanistan, di Sudan, di Arab Saudi, di Somalia, dan di mana-mana di seluruh dunia; Apakah di sana sesuai dengan HAM dan demokrasi?

Islam adalah agama Allah, hukum Islam juga hukum Allah, ketika bangsa Aceh memeluk Islam berarti memeluk agama Allah yang sah di mata Allah satu-satunya, dan ketika bangsa Aceh menjalankan hukum Islam bermakna mereka menjalankan hukum Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta isi keduanya termasuk manusia. Maka sadarilah bahwa kita semua diciptakan dan milik Allah, sementara HAM, demokrasi dan gender itu ciptaan manusia yang tidak mengikuti Allah. Ketika kita meninggalkan atau melawan hukum Islam dengan mengagung-agungkan HAM, demokrasi dan gender bermakna kita melawan Allah yang telah menciptakan dan memberikan hidup, rezeki, dan kesehatan kepada kita.

* Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA., Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Siyasah Fak Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. Email: diadanna@yahoo.com

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved