Etnografi Kemiskinan

Penilaian ini lebih adil, karena sesungguhnya kemiskinan bukan semata faktor ekonomi (economic determinism) tapi faktor budaya (cultural determinism) akibat struktur-struktur kuasa yang tidak adil, menindas, tidak demokratis, dan lain-lain. Dengan cara ini, pemerintah Aceh akan memiliki peta kemiskinan lebih komprehensif.

Peta kemiskinan bisa disusun berbasis aspek “etnisitas” (kesukubangsaan, geopolitik-kultural, mayoritas-minoritas, bahkan kelas politik-ekonomi-budaya, indigenous-diaspora, dll). Kita bisa menilai, apakah tuntutan pemekaran provinsi ALA-Abas akibat politik pemiskinan pemerintah Aceh atau bukan. Jika bukan karena masalah “kue pembangunan” berarti ada masalah pada politik pembangunannya. Atau malah praktik elite daerah propemekaran yang tidak memiliki basis argumentasi kuat kecuali hanya kekuasaan?

Demikian pula realitas kemiskinan di daerah konflik akan memberikan perspektif yang lebih dalam. Semisal, kesimpulan sementara bahwa perdamaian Aceh hanya dinikmati oleh kelompok elite eks kombatan yang bertambah sejahtera dan bertumpuk kekayaannya, sementara di sisi lain meninggalkan para korban konflik sesungguhnya yang semakin miskin dan hanya dijadikan basis suara setiap musim pilkada dan pemilu. Tesis-tesis itu akan terbukti dalam penelitian etnografis, karena komunitas paling rentan dapat bersuara.

* Teuku Kemal Fasya, Antropolog Aceh. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |