Kalkulus Pilkada Aceh

Faktor kompleks
Demikian pula faktor lainnya. Pilkada harus dilihat secara kompleks, bukan saja pada aspek politik formal atau citra media, tapi juga faktor sosial media, kekerabatan, dan patron politik Nasional pun bisa memberikan efek pembeda.

Kalau bandul persepsi hanya dari media massa konvensional, pasti Zaini dan Mualem pemenang. Mereka unggul karena sebagai penguasa memiliki “bonus” anggaran untuk menyelimuti “hasil” pembangunan dengan iklan. Salah satunya adalah iklan keberhasilan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan “liputan advitorial” deklarasi calon gubernur, bupati, dan wali kota dukungan PA. Dua peristiwa itu menjadi penanda politik yang bisa menjadi air mancur bagi citra politik para petahana yang pisah sampan pada pilkada ini.

Pertanyaannya apakah persepsi media itu menjadi sesuatu yang ditelan begitu saja oleh pemilih? Ternyata hasil pengamatan saya di media sosial, dua “even politis” itu sama sekali tidak membuat jeri sehingga dua calon gubernur petahana itu patut dikagumi apalagi ditakuti.

Dua even itu malah mendapatkan kritik bahkan sinisme di kalangan netizen. Ada banyak aspek artifisialitas dari dua momen itu yang diulik. Istilah WTP melahirkan meme kepanjangan “wajar tanpa pembangunan”, weuk tampong peng, “wajar tahun politik”, dan lain-lain, menunjukkan bahwa penghargaan itu bukanlah prestasi. Demikian pula terkait klaim berita puluhan ribu massa saat deklarasi Mualem-TA Khalid juga mendapatkan tangkisan di kalangan netizen ketika memperlihatkan versi visual dari drone. Termasuk “foto distorsi” yang digunakan untuk membangun citra “wah” diverifikasi oleh pelaku media maya. Era sekarang, klaim politik tidak akan serta-merta menjadi pengetahuan bagi publik. (Bersambung)

* Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk