Malahayati Pahlawan Nasional

Dalam konteks perilaku meneladani sejarah lokal, terdapat dugaan bahwa pemerintah pusat lebih peduli dan lebih meneladani nilai sejarah Aceh. Alasannya, pemerintah pusat telah sukses dan berani untuk mengabadikan tokoh-tokoh Aceh melalui aset-aset berharga negara. Sebagai contoh, pemerintah pusat mengabadikan Laksamana Malahayati melalui KRI Malahayati, megabadikan Cut Meutia untuk mata uang rupiah, dan mengabadikan sekali lagi Laksamana Malahayati sebagai Pahlawan Nasional.

Beda halnya dengan pemerintah Aceh, setelah mengokohkan sejarah, tetapi cenderung luput dalam meneladani nilai sejarah dalam praktik keagamaan dan politik. Faktanya dapat dipahami melalui semangat pemerintah Aceh saat ini dalam menjaga dan mempromosikan situs-situs sejarah yang berada di seluruh pelosok daerah di Aceh, dengan tidak menyebutnya hanya menjaga situs bersejarah di Banda Aceh semata.

Tulisan ini tentu tidak bermaksud untuk menyudutkan peran pemerintah Aceh, tetapi tulisan ini merupakan bagian upaya untuk memotivasi pemerintah Aceh agar serius dan konsisten dalam menjaga dan meneladani nilai-nilai sejarah Aceh, baik nilai dalam aspek seremonial adat, pendidikan, agama dan politik. Selaras dengan itu benarlah kata bijak yang mengatakan, “sia-sia hidup jika tidak memahami makna kehidupan, dan mengambang hidup jika tidak meneladani nilai sejarah kehidupan”. Nah!

* Zulfata, M.Ag., alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan peminat kajian agama dan politik internasional. Email: fatazul@gmail.com