APBA untuk Siapa? Rakyat Atau Kepentingan Penguasa?

Dari porsi belanja publik, kemungkinan menguap lagi karena ada "proyek" titipan atau proses tender yang tidak transparan.

(Baca: Ghazali Abbas Adan: Aceh Seharusnya Tidak Miskin)

Idealnya, komposisi APBA tersebut minimal 50-50 persen. Dengan demikian, fungsi APBA untuk mengentaskan kemiskinan, membangun fasilitas umum, terutama infrastruktur penunjang ekonomi dan stimulan ekonomi rakyat dapat berjalan dan mencapai sasaran. 

Itu jugalah yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Aceh masih yang tertinggi di Indonesia.

Lalu, pertumbuhan ekonominya yang terendah di Sumatera.

Padahal, APBA Aceh termasuk yang terbesar di Sumatera. Bahkan di luar Pulau Jawa.

Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Aceh ini anomali. Anggaran pemerintah provinsinya besar tapi pertumbuhan ekonominya rendah dan angka kemiskinannya tinggi. 

Asumsi itu tidaklah benar atau salah sama sekali.

(Baca: Muak .)

Komposisi anggaran tiap tahun cukup menjelaskan bahwa stimulan ekonomi dari APBA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan sangat kecil.

Ekonomi Aceh yang rendah tersebut sebenarnya ditunjang oleh konsumsi dan produksi rakyat.

Andaikata kedua hal itu kecil -- kondumsi dan produksi, saya punya keyakinan pertumbuhan ekonomi Aceh negatif.

Berharap banyak dari anggaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan juga bukan sesuatu yang baik dan sehat dalam sebuah sistem ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya melibatkan pihak swasta, terutama masuknya investasi. 

Dari investasi tersebutlah muncul proses produksi yang melibatkan dan menyerap tenaga kerja yang banyak.