Mr Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Indonesia yang Terlupakan
Oleh karena itu baik Presiden Soekarno dan Wapres Moh Hatta serta sejumlah staf lainnya sebenarnya bermaksud melarikan diri ke luar kota.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Ketika pada 19 Desember 1948 militer Belanda melancarkan Agresi Militer II ke kota Yogyakarta yang juga merupakan Ibukota RI maka para pemimpin RI menjadi terancam jiwanya.
Pasalnya operasi militer Belanda di Yogyakarta bersandi Operasi Gagak itu memang bertujuan untuk membunuh para pemimpin RI, khususnya Presiden Soekarno.
Oleh karena itu baik Presiden Soekarno dan Wapres Moh Hatta serta sejumlah staf lainnya sebenarnya bermaksud melarikan diri ke luar kota.
Tapi karena semua akses jalan di kota Yoyakarta sudah dikepung oleh pasukan Belanda, Presiden dan Wapres akhirnya memutuskan untuk tidak jadi keluar kota.
Baca: TAPA Siapkan Pergub APBA
Dalam waktu singkat sebelum pasukan Belanda menangkap Presiden dan Wapres, Presiden Soekarno telah melaksanakan sidang kabinet.
Hasil sidang itu adalah Pemerintah RI tetap di dalam kota Yogya.
Kekuasaan pemerintah RI akan dialihkan kepada Pemerintah Darurat RI (PDRI) yang akan dipimpinoleh Mr Sjafruddin Prawiranegara dan berkedudukan di Sumatra.
Keputusan sidang itu kemudian disiarkan melalui radio, tapi Mr Sjafruddin ternyata tak pernah menerima siaran tersebut.
Namun anehnya di Sumatra Mr Sjafruddin telah memiliki gagasan serupa sehingga tanpa konsultasi satu sama lain, ia telah membentuk pemerintah darurat RI berpusat di Koto Tinggi.
Maka ketika Presiden Soekarno dan Wapres Moh Hatta serta para staf lainnya ditawan Belanda, PDRI di Sumatra langsung operasional.
Dalam kondisi darurat seperti itu maka secara teknis pemerintahan RI terbagi ke dalam dua kelompok.
Pertama Mr Sjarfruddin Prawiranegara dan rekan-rekannya memimpin PDRI dan berada di daerah pedalaman Sumatra.
Baca: Jadi Kepala BNN, Inilah Sosok Heru Winarko yang Dikenal sebagai Pemburu Koruptor
Kelompok ini menjalankan pemerintahan darurat baik sipil maupun militer, berhubungan dengan sisa-sisa aparat pemerintahan sipil RI di Sumatra dan Jawa.
