Opini

Bolehkah Uqubat Cambuk di Lapas?

GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum

Bolehkah Uqubat Cambuk di Lapas?
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Massa aksi menolak Pergub "Cambuk di LP" saat menyerahkan sepring apam kepada pejabat Pemprov Aceh, Kamis (19/4/2018). 

Oleh Jailani

GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Satu pasal dalam pergub tersebut mengatur tempat pelaksanaan ‘uqubat (hukuman) cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pro-kontra pun muncul merespons pergub dengan berbagai pandangan masing-masing. Pro-kontra ini dipengaruhi oleh keterbukaan alam demokrasi dan dinamika pemikiran hukum masyarakat yang subjektif dalam menyikapi isu latar belakang penerbitan pergub.

Tulisan ini, tidak mengomentari berbagai argumentasi para pihak pro maupun kontra terhadap Pergub Cambuk, namun mencoba menganalisis bagaimana kedudukan ijtihad Pergub Cambuk dalam konstelasi eksistensi syariat, fikih, dan al-siyasah al-syar’iyyah. Pemaknaan syariat dan fikih relatif jarang dibedakan, baik definisi terminologis maupun substansinya secara aplikatif. Apalagi jika syariat dan fikih dihubungkan dengan al-siyasah al-syar’iyyah.

Oleh karena itu, diperlukan penjelasan akademik; apakah keputusan pelaksanaan cambuk di Lapas berbenturan dengan syariat, dan tidak sesuai dengan pandangan fikih mazhab (khususnya mazhab Syafi’i)? Lalu, bagaimana tinjauan al-siyasah al-syar’iyyah menyikapi fenomena pergub tersebut? Uraian ini diperlukan guna meminimalisir pro-kontra Pergub Cambuk tidak liar dan dipahami secara proporsional.

Teknis operasional
Fikih identik dengan syariat, namun secara teknis operasional syariat dan fikih berbeda. Syariat merupakan segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada setiap muslim yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah, mencakup tauhid, akhlak, halal, dan haram. Syariat bersumber dari Allah Swt, berkarakteristik komprehensif, memberikan kemudahan dan keringanan, moderat dan berimbang, sempurna, kokoh, dan tidak dapat diubah. Fikih merupakan ketentuan syariat yang telah diinterpretasi dan dijabarkan secara teknis oleh ulama fikih berdasarkan petunjuk Alquran dan hadis, sehingga melahirkan ragam fikih mazhab.

Syariat, memiliki perbedaan signifikan dengan fikih di antaranya: Pertama, syariat sebagai ketentuan Allah Swt, tidak dapat berubah karena ketentuan ini ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi kepada Rasul, baik yang terkandung dalam Alquran maupun al-Sunnah. Fikih mengandung sejumlah ketentuan syariat praktis yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, namun terdapat ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pemikiran dan atau ijtihad. Syariat tidak pernah berbeda, namun ketentuan fikih mungkin saja berbeda sebagai konsekuensi hasil pemikiran ulama fikih.

Fikih merupakan penjabaran teknis terhadap teks-teks syariat melalui pematangan disiplin keilmuan Islam lainnya. Sebagai contoh wudhu wajib ketika seorang muslim hendak melaksanakan shalat. Wudhuk wajib adalah syariat, karena ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan serangkaian hadis. Namun ketiga teknis pelaksanaan wudhuk, ulama mazhab berbeda pendapat seperti apakah membasuh sebagian kepala atau seluruh kepala.

Kedua, ketentuan syariat sempurna, kekal dan mengandung kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman penetapan hukum. Berbeda dengan fikih sebagai hasil produk pemikiran mujtahid dari teks-teks syariat, merupakan penjelasan terhadap prinsip umum. Prinsip umum shalat lima waktu wajib dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apa pun adalah syariat termaktub dalam Alquran dan hadis. Namun ketika berbicara teknis shalat dalam kondisi abnormal, ulama fikih berbeda pendapat sesuai dengan situasi, kondisi dan tempat kejadian perkara ketika shalat hendak dilaksanakan.

Ketiga, ketentuan syariat wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, tidak dipengaruhi latar belakang historis dan kondisi geografis. Namun ketentuan fikih tidak wajib diikuti oleh umat Islam pengikut ulama mazhab pada wilayah yang berbeda. Shalat wajib adalah syariat. Namun teknis shalat, tidak ada kewajiban bagi setiap muslim di wilayah A mengikuti teknis shalat di wilayah B. Pemilihan mazhab dilatarbelakangi sejarah dan wilayah di mana mazhab fikih berkembang. Ketika seorang muslim memilih mazhab tertentu untuk diikuti, maka ia berkewajiban secara konsisten mengikuti teknis pelaksanaan shalat sesuai arahan mazhab pilihannya itu.

Berdasarkan perbedaan syariat dan fikih di atas, penulis mengelaborasi “Ijtihad Pergub Cambuk” di Lapas yang menjadi inti kontroversi; apakah melanggar ketentuan syariat dan atau melanggar ketentuan fikih ulama mazhab? Dan, apakah hasil pemikiran Tim Ahli Gubernur memiliki kajian akademik dalam pemilihan lokasi pelaksanaan eksekusi cambuk?

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved