Jokowi Sebut Demokrasi Ada Batasnya, Rachland Nashidik dan Sudjiwo Tedjo Tak Setuju
Jokowi mengatakan jika Indonesia merupakan negara demokrasi, namun demokrasi juga memiliki batasan.
lihat foto
Saat ini hukum melindungi pendapat #2019GantiPresiden adalah makar," kicau Rachland.
Wasekjen Demokrat ini juga menambahkan jika Jokowi membenarkan pengadangan yang dilakukan pada gerakan 2019GantiPresiden di beberapa tempat, maka hal itu merupakan otoritarianisme bukan sebagai demokrasi.
"Pak @jokowi, Anda hanya bisa membenarkan pengadangan atau persekusi aktivis gerakan #2019GantiPresiden atas nama otoritarianisme -- bukan demokrasi," tambah Rachland.
Baca: Jokowi Serahkan Bonus Bagi Alet Peraih Medali Asian Games 2018, Ini Rincian Lengkapnya
Rachland pun juga membandingkan era otoritarian Jokowi dengan mantan presiden Soeharto.
"Dulu, saya tumbuh dalam politik otoritarian yang mengajarkan "demokrasi ada batasnya" dan kebebasan demokratik bisa "digebuk". Presidennya Soeharto.
Saya tak pernah kira anak-anak saya harus tumbuh dalam keadaan serupa, saat ini, saat @jokowi berkuasa
Sejarah sedang berulang?," tambahnya.
Baca: Makan Camilan Manis Dibarengi Minum Air Putih Bikin Obesitas? Berikut Penjelasannya
Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, Jokowi turut angkat bicara soal pengadangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Jokowi mengatakan, Indonesia memang adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip bebas berkumpul dan berpendapat.
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).
Baca: Resmi Tunangan, Cantiknya Annissa Soebandono Curi Perhatian Netizen
"Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi," kata dia.
Jokowi mengatakan, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian.
"Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," kata dia.
Jokowi kembali menegaskan, ada aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi, berpendapat, dan berserikat.
