PNS adalah Enigma

Survei lain yang dilakukan oleh Pusat Kajian Reformasi Administrasi yang dilakukan di tiga universitas terkemuka di Indonesia menunjukkan hasil serupa. Sebanyak 4,1% mahasiswa memilih berkarier di instansi pemerintah. Angka tersebut memang lebih rendah dari jumlah mahasiswa yang memilih bekerja di sektor swasta dengan presentase 50,1%. Namun fakta tersebut tetap menguatkan betapa PNS memang primadona di dunia kerja.

Imajinasi bahwa PNS adalah pekerjaan impian sudah tertanam jauh sejak zaman prakolonial Belanda. Bedanya, jika para abdi negara yang dulu bekerja untuk kerajaan pada zaman sebelum kolonial tak mendapatkan upah seperti pegawai di zaman kolonial dan PNS yang memenuhi di instansi pemerintah zaman sekarang.

Para pagawai kerajaan zaman prakolonial hanya diberi imbalan atas apa yang mereka kerjakan. Biasanya mereka hanya mendapatkan hak dari hasil bumi tertentu. Jika pangkat mereka sudah tinggi, para bangsawan keturunan raja mendapat tanah (lungguh), yang kadang-kadang berupa tanah yang meliputi daerah yang sangat luas. Ini terekam dalam tulisan Denys Lombard dengan judul Nusa Jawa: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (1990), Kerajaan tidak menggaji pegawainya.

Jika melihat sejarah lebih jauh, maka kita dapat menmukan fakta lain tentang jumlah pegawai pada masa lalu. Berdasarkan tulisan Lombard yang mengutip Sutherland, sekitar 1900, jumlah PNS pribumi mencapai 1.500 orang. Sementara pada 1932, jumlahnya semakin meningkat hingga mencapai 103.000 orang, termasuk 17.000 pegawai merupakan orang Belanda. Kemudian, jumlah pegawai negeri terus meningkat setelah Indonesia merdeka, terutama saat perjalanan bangsa Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pada 1971 tercatat jumlah pegawai mencapai angka 541.000 orang. Jumlah ini tak sampai 10% jika dibandingkan dengan jumlah PNS saat ini.

Namun anehnya, banyaknya jumlah PNS tak menjamin efisiensi kinerja mereka. Hal ini diukur dari jumlah kasus-kasus miring yang melibatkan PNS. Kita sering mendengar keluhan masyarakat terkait buruknya kinerja abdi negara tersebut di berbagai instansi pemerintah, terutama di instansi kemasyarakatan seperti rumah sakit.

Meski tak semua PNS kurang bertanggung jawab, namun menyebut rendahnya tingkat efisiensi mereka tak salah-salah amat. Persis seperti kutipan Lombard saat menukil tulisannya dulu, “jumlah pegawai itu bertambah dengan pesat sehingga menjadi birokrasi yang terlalu banyak anggotanya dan kurang efisien kerjanya.”

Meski semua fakta tentang PNS di atas adalah benar dan bisa dibuktikan, anehnya PNS tetap menjadi incaran banyak orang hingga mereka “tunggang-langgang” mengejarnya. Tetapi seperti halnya hidup, pekerjaan (atau nasib) rasa-rasanya memang patut diperjuangkan sekuat-kuatnya.

* Suhaimi, alumnus Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal), anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Lhokseumawe. Email: samyumc@gmail.com