Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi, Ini Alasannya

Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

Editor: Faisal Zamzami
Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik
Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya yang menyebut Kapolres Garut perintahkan untuk memenangkan Jokowi-Maruf, di Mapolda Metro Jabar, Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4/2019). (Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik) 

SERAMBINEWS.COM, ANDUNG — Mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Ajiz menarik pernyataannya semula bahwa Kapolres Garut memerintahkan anak buahnya dan dia untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek karena saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya.

Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan kapolsek di wilayah hukum Polres Garut.

Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Sementara itu, saat dia menggelar konferensi pers dengan Lokataru bersama Aris Azhar di Jakarta pada Minggu (31/3), Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon.

Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

Sulman menegaskan, kehadirannya di Mapolda Jabar bukan karena penangkapan.

Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit I Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

"Saya hadir di Polda ini, saya bukan ditangkap. Saya hadir bersama anak dan istri saya karena hari ini adalah waktunya saya menghadap ke Polda Jawa Barat setelah saya dimutasikan dari Polsek Pasirwangi ke Polda Jawa Barat," katanya.

Sementara Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah dirinya memberi instruksi kepada kapolsek yang ada di lingkungan Polres Garut untuk memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 dalam Pilpres 17 April 2019 nanti.

Bantahan ini disampaikan Budi setelah mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz memberi pernyataan ke media di Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru yang dipimpin oleh aktivis Kontras Haris Azhar pada Minggu (31/3/2019) soal dugaan ketidaknetralan kepolisian dalam pilpres.

“Kalau menurut saya itu (tuduhan) tidak berdasar ya, enggak tahu dia (Sulman) ngomong begitu dasarnya apa,” jelas Kapolres kepada wartawan di rumah dinasnya, Minggu (30/3/2019) malam, saat dimintai tanggapan soal pernyataan mantan anggotanya.

Soal tudingan mengarahkan dukungan yang disampaikannya dalam rapat bersama jajaran kapolsek seperti yang disampaikan Sulman, menurut Budi, tiap bulan dirinya selalu melakukan rapat bulanan dengan jajaran kapolsek.

Tujuannya, untuk melakukan analisa dan evaluasi kegiatan kepolisian selama satu bulan.

“Pembahasannya yang pertama bicara tentang pemetaan kerawanan yang sudah jadi SOP kita, berikutnya pemetaan potensi konflik dan yang terakhir tingkat kriminalitas,” jelasnya.

Budi menyampaikan, Polres Garut memiliki 33 polsek yang membawahi 42 kecamatan dengan luas daerah yang sangat luas.

Selain wilayah yang cukup luas, potensi masyarakat juga cukup rawan diadu domba.

Apalagi, saat ini menjelang pemilu.

“Riwayat di Garut tahu sendiri kan, kalau tidak sering anev (analisa evaluasi) dan komunikasi, bisa terlena, karena wilayahnya cukup luas,” katanya.

Budi mengaku, selama ini dirinya selalu menggaung-gaungkan pendekatan kepada masyarakat agar kondusivitas terjaga.

Dirinya pun berusaha menerapkan apa yang telah dilakukan dalam Pilkada 2018 lalu untuk menjaga keamanan dan kondusivitas Garut.

Sementara, soal mutasi jabatan yang dilakukan kepada Sulman Aziz adalah hal yang biasa dilakukan di lingkungan Polri.

Sulman Aziz dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi dan ditarik mengisi salah satu jabatan di Polda Jabar.

Menurut Budi, kewenangan soal mutasi ada di tingkat polda. Budi menambahkan, soal mutasi tersebut, kebetulan saat ini juga ada beberapa Kapolsek yang akan pensiun dan ada juga beberapa anggota yang mau naik pangkat menjadi AKP.

Sementara, Sulman sudah hampir dua tahun menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi.

“Jadi sudah sewajarnya mutasi, beliau juga pindah dapat jabatan (di Polda Jabar) kan,” tegas Budi.

Budi menyampaikan, Polda Jabar juga sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan Sulman.

Dirinya pun akan meminta klarifikasi dari Sulman soal tuduhan yang disampaikannya di Kantor Hukum dan HAM Lokataru Jakarta.

“Kami akan klarifikasi, sejauh mana informasi yang dia sampaikan itu,” katanya.

Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, kasus tersebut dilatarkabelakangi masalah pribadi antara AKP Sulman dengan AKBP Budi.

Namun, AKP Sulman pada hari Senin (1/4/2019) telah mencabut pernyataan tersebut dan mengakui telah salah bertindak.

 Dirinya berpendapat bahwa Polri tetap netral dalam Pemilu 2019.

Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ada sedikit masalah pribadi antara AKP Sulman Aziz dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Namun, itu person to person, bukan sebagai Kapolres Garut. Ada sedikit yang dirasakan, yaitu menyampaikan seolah-olah yang bersangkutan menyampaikan dukungan kepada pasangan calon tertentu," katanya.

 Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang baru saja dimutasi memberikan pernyataan soal dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pilpres.

Kesaksian tersebut diberikan Sulman di Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Minggu (30/3/2019) siang dengan didampingi Haris Azhar.

Dalam kesaksiannya, Sulman mengaku dipindahkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi karena foto dirinya dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pasirwangi yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Selain itu, Sulman juga mengaku pernah menerima perintah dari Kapolres dalam rapat bersama para kapolsek untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, dengan disertai ancaman akan dievaluasi jika pasangan nomor urut 01 kalah di wilayahnya.

Baca: Pemkab Aceh Selatan Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2019

Baca: 5 Fakta Kasus Mantan Kapolsek Tuding Kapolres Perintahkan Menangkan Jokowi, Kini Cabut Pernyataannya

Baca: Rumah Bantuan Gempa Pidie Jaya Tahap Kedua Segera Dibangun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved