Mengapa Aceh Tetap Miskin?

* Angkanya di Atas Rata-rata Nasional

PENGANTAR - Aceh hampir selalu menjadi jawara pada berbagai indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, bahkan hingga persentase anak stunting (cebol). Aceh bahkan menjadi provinsi termiskin di Sumatra dan nomor lima termiskin di Indonesia. Lalu, apa yang menyebabkan Tanah Rencong ini terus miskin dan selalu tertinggal dibandingkan dengan daerah lain? Mengapa pula ada kepala daerah yang tidak yakin terhadap data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS)? Untuk menjawab semua itu, Serambi menurunkan liputan eksklusif tentang angka kemiskinan Aceh yang terus bertakhta

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Ir Muhammad Hudori MSi mengaku heran dengan tingginya angka kemiskinan di Aceh. Soalnya, rata-rata dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima setiap tahun sekira 7-8 triliun rupiah. Pagu APBA Aceh sebesar 15-17 triliun rupiah. Ini belum lagi APBK kabupaten/kota yang rata-rata di atas Rp 1 triliun.

Sementara jumlah penduduk hanya 5,2 juta jiwa. Namun, di tengah melimpahnya uang, kemiskinan Aceh justru berada di peringkat pertama Sumatra dan nomor lima tertinggi secara nasional.

“Rasanya kita tidak yakin angka kemiskinan Aceh masih sebesar 15,68 persen, atau di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 9,66 persen,” tandas Muhammad Hudori yany ditanyai Serambi seusai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2020 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu (10/4).

Jika mengacu kepada realisasi APBA, mencapai 61 persen, tertolong tertinggi di tingkat nasional. “Tapi kenapa angka kemiskinannya menduduki peringkat 29 dari 34 provinsi, atau lima besar nasional,” timpal Muhammad Hudori lagi.

Menurutnya, ada tiga kabupaten di Aceh yang kemiskinannya sangat tinggi. Pertama, Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues sebesar 21,97 persen, dan Pidie Jaya 21,82 persen.

Hudori juga membeberkan tiga kabupaten yang tingkat pengangguran terbukanya tinggi, yakni Kota Lhokseumawe 12, 52 persen, Aceh Utara 10,18 persen, dan Kabupaten Aceh Barat 8,67 persen.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu menyarankan Pemerintah Aceh bersama perbankan untuk meningkatkan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga disarankan memberi insentif kepada dunia usaha guna membuka lapangan kerja.

Peningkatan akses permodalan untuk pembukaan lapangan kerja, menurut Hudori, bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah yang saat ini sebesar 4,03 persen, berada pada peringkat 30 dari 34 provinsi dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 5,03 persen.

Konstribusi ekspor Aceh pun masih sangat rendah, hanya sebesar 0,14 persen, berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi. Untuk itu, Hudori menyarankan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan, harus secepatnya dicarikan solusinya.

Ia berharap Pemerintah Aceh meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan Aceh untuk ekspor. Misalnya kopi, produk perikanan, pertanian, perkebunan, produk IKM, serta memperluas informasi pasar, baik skala regional maupun internasional.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,6 persen, Aceh telah menduduki peringkat 12 nasional. “Namun begitu, pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, perlu diperhatikan,” katanya.

IPM Aceh yang 70,6 persen pun, masih di bawah nasional sebesar 70,81 persen. Di Aceh, ada tiga kabupaten yang tingkat IPM-nya terendah. Pertama, Kota Subulussalam 62,88 persen, Simeulue 64,41 pesen, dan Gayo Lues sebesar 65 persen. IPM menjelaskan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selain Muhammad Hudori yang menjadi narasumber di acara Musrenbang Aceh 2020, ada beberapa tokoh lainnya seperti Komisaris Morgan Bank Ltd. New York, Dr Adnan Ganto MBA, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr Ir Taufiq Hanafi MUP dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir Iwan Nurwanto M.Soc.Sci.