Mengapa Aceh Tetap Miskin?

Aceh tidak kekurangan modal usaha. Cuma saja, kata Samsul Rizal, dunia perbankan tidak mau menyalurkan kredit untuk pembiayaan sektor produktif, terutama Bank Aceh Syariah. Perbankan di Aceh lebih suka membiayai sektor konsumtif daripada produktif, makanya pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sekitar 4 persen. “Tapi jika bank mau menyalurkan kredit ke sektor produktif mencapai 30-50 persen dari pagu kredit, perekonomian Aceh bisa tumbuh di atas 5 persen dan angka kemiskinan maupun pengangguran bisa turun 2-3 persen/tahun, bukan 0, 24 persen,” kata Rektor Unsyiah Samsul Rizal.

Bupati Aceh Tamiang Mursil mengakui jumlah penduduk miskin saat ini masih tinggi, mencapai 14 persen lebih. Angka itu masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya 9,66 persen. Angka kemiskinan di daerahnya tinggi, salah satu penyebabnya karena peluang kerja bagi lulusan SMA, SMK, dan para sarjana yang sangat terbatas.

Di Aceh Tamiang, kata Mursil, memang banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan migas yang beroperasi, tapi peluang kerja sangat terbatas. Mungkin disebabkan skill atau keahlian para lulusan SMA, SMK, dan sarjana yang belum mampu mengisi pasar kerja yang ada.

Kecuali itu, kata Mursil, ibu-ibu yang menganggur juga banyak. “Seorang istri itu memang tidak diwajibkan mencari nafkah keluarga, tapi dalam ajaran Islam juga tidak dilarang seorang istri mencari nafkah membantu kesulitan ekonomi keluarga,” kata Mursil.

Bulan Agustus 2017, kata Musril, BPS Aceh merilis data pengangguran menurut jenjang pendidikan. Rasio yang menganggur mulai pada tingkat pendidikan SMA dan SMK, ternyata lebih banyak kaum perempuan, mencapai 15,44 persen, sedangkan kaum laki-laki hanya 8,79 persen. Begitu juga dengan tingkat pendidikan SMK. Kaum perempuan yang menganggur mencapai 13,25 persen dan laki-laki 9,96 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkatan pendidikan diploma I sampai sarjana. Kaum perempuan yang menganggur dengan pendidikan diploma I-III mencapai 9,67 persen, sedangkan kaum laki-laki hanya 5,37 persen. Tingkat pendidikan S1 kaum perempuan yang menganggur mencapai 8,82 persen, sedangkan kaum laki-laki 7,16 persen.

Melihat lebih banyak jumlah kaum perempuan yang menganggur, kata Mursil, kebijakan dan aksi strategis yang diambil Pemkab Aceh Tamiang untuk menurunkan penduduk yang menganggur adalah mengalokasikan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai SKPK. Jumlahnya mencapai 30 persen dari pagu APBK 2019 Rp 1,2 triliun. Kemudian, memberdayakan kaum ibu dengan berbagai jenis keterampilan dan pelatihan yang terhormat dan disenanginya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya pelatihan bordir, menjahit, menganyam, membuat kue-kue, dan lainnya.

Sedangkan kaum laki-laki diberikan pelatihan dan ketrampilan yang sesuai dengan jurusan sekolahnya. Misalnya ia lulusan SMK listrik, diberikan pelatihan keahlian pemasangan listrik, mulai dari instalasi rumah tangga, perkantoran, industri, sampai pada instalasi jaringan tinggi yang ada di PLN.

Selain itu, Pemkab Aceh Tamiang terus meningkatkan kualitas kerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan dan migas serta perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Aceh Tamiang untuk membuka pelatihan dan magang bagi anak lulusan SMA, SMK, dan sarjana guna peningkatan keahliannya, sehingga pada saat perusahaan itu membutuhkan tenaga ahli dan profesional, orangnya sudah tersedia.

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Syamaun, mengatakan, untuk menurunkan penduduk miskin di daerahnya yang masih 15 persen lebih, langkah strategis yang dilakukan adalah membangun infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor usaha. Misalnya kepada masyarakat pantai, diberikan bantuan kapal dan jaring ikan. Kelompok nelayan miskin penerima bantuan, harus bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pengoperasian boat-boat dan jaring bantuan yang diberikan pemerintah kepadanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kita bangun fasilitas pelabuhan perikanan yang standar dan berkualitas. Misalnya dermaga yang panjang, pabrik es, gedung cold storage, lapangan tempat merajut jaring ikan yang koyak, dan tempat menjemur ikan. Ini penting agar nelayan bisa bekerja maksimal,” kata Syahrul Syamaun

Dikatakan, kepada nelayan tambak, pemerintah wajib membangun jaringan air laut ke tambak petani. “Bantu petani tambak dengan benur udang dan nener ikan yang berkualitas. Bangun tempat pembibitan ikan, udang, dan kepiting standar dan berkualitas, yang mampu menghasilkan dalam jumlah besar,” tandasnya.

Program berikutnya adalah pengerukan di kolam dermaga pelabuhan perikanan yang ada di kabupaten dan muara sungai yang sudah dangkal, agar arus transportasi keluar-masuk kapal menjadi lancar. Namun, tak semua pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kabupaten. “Provinsi juga perlu memprogramkan pengadaan kapal keruk atau sejenisnya, 2-4 unit. Karena muara sungai dan kolam dermaga perikanan yang sudah dangkal cukup banyak di Aceh Timur dan daerah lainnya,” tandasnya.

Saat ini jumlah penduduk miskin di Aceh Timur tersebar di wilayah pesisir atau pantai dan perbukitan. Untuk petani padi, jagung, dan kedelai, mereka diberikan bantuan pencetakan sawah baru, jaringan irigasi, waduk, dan bendungan.

Kata Wakil Bupati Aceh Timur itu, banyak jaringan irigasi yang telah rusak dan menjadi kewenangan provinsi maupun pusat belum diperbaiki. Akibatnya, distribusi air ke sawah tidak cukup. Ini menjadi penghambat dalam peningkatan produktivitas padi. Upaya untuk meningkatkan penghasilan keluarga pun tidak tercapai. Kondisi ini yang membuat angka kemiskinan di Aceh Timur tetap tinggi.

“Namun begitu Pemkab Aceh Timur terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai cara dan inovasi serta kreatif dalam pemanfataan dana pemberdayaan ekonomi, sekitar 25-30 persen dari pagu APBK yang mencapai Rp 1,8 triliun/tahun, “ ujar Syahrul Syamaun.

Cara lain menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, kata Syahrul Syamaun, memberdayakan lahan telantar menjadi lahan usaha produktif, misalnya tambak, sawah, maupun areal HGU perkebunan. “Kita tidak ingin ada lahan milik masyarakat, perusahaan perkebunan, dan negara yang belum dioptimalkan menjadi lahan produktif,” ujarnya. (her/mas)