Salam

Jangan Diamkan Terus soal Bendera Aceh

Setelah lama tak lagi diperbincangkan, isu tentang bendera Aceh kembali diwacanakan oleh Muhamamd Hasbar, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA)

Jangan Diamkan Terus soal Bendera Aceh
Pimpinan 14 Parpol menandatangani kesepakatan bersama untuk memperjuang lambang dan bendera aceh, Sabtu (14/11) malam di Kediaman Pimpinan Partai Aceh, Muzakkir Manaf. 

Setelah lama tak lagi diperbincangkan, isu tentang bendera Aceh kembali diwacanakan oleh Muhamamd Hasbar, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) seperti termuat di halaman 1 Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin. Intinya anak muda kritis ini mulai mempertanyakan nasib Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh kepada DPRA. Pasalnya, qanun yang sudah disahkan enam tahun lalu itu hingga kini belum implementatif.

Ia tahu apa alasan pemerintah pusat belum merestui bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh meski sudah disetujui Anggota DPRA secara aklamasi. Ia juga maklum mengapa DPRA, terutama politisi Partai Aceh, ngotot agar bendera itu disetujui Pemerintah RI sebagai bendera Aceh.

Nah, karena polemik soal bendera ini sudah berlarut-larut, bahkan sudah enam tahun lamanya, Hasbar menawarkan dua hal yang konkret sebagai solusi, Pertama, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu harus ditinjau ulang agar butir-butir MoU Helsinki, khususnya yang mengatur tentang bendera dan lambang Aceh, dapat direalisasikan.

Hal kedua yang diusulkan Hasbar adalah perlu adanya kajian ulang untuk menyelesaikan kebuntuan ini. Untuk itu, ia sarankan kepada DPRA agar berkenan menggunakan bendera Alam Peudeung sebagai bendera Aceh. Ia menilai, pemilihan bendera Alam Peudeung sebagai bendera kebanggaan rakyat Aceh adalah jalan tengah untuk menjawab harapan rakyat terkait bendera, mengingat bendera itu adalah bendera Kerajaan Aceh.

Menurutnya, selain tidak mengusik persatuan Aceh, Alam Peudeung juga sangat cocok dengan semangat perdamaian, karena bendera tersebut akan memupuk rasa bangga orang Aceh pada sejarah masa lalu daerahnya.

Bendera Alam Peudeung, kata Hasbar, adalah simbol semangat untuk mewujudkan kembali kejayaan Aceh. “Rakyat Aceh selama ini merindukan kembalinya kejayaan dan simbol kejayaan Aceh di masa lampau itu adalah bendera Alam Peudeung,” imbuh Hasbar.

Pembaca yang budiman. Jika kita gunakan akal sehat dan hati yang jernih untuk merespons saran Koordinator KPA itu, rasanya apa yang disarankan tidaklah berlebihan. Tak terdeteksi di balik wacana strategis itu keinginan Hasbar, katakanlah, untuk merendahkan marwah wakil rakyat yang terhormat. Atau sengaja menggiring DPRA untuk membatalkan apa yang sejak enam tahun lalu sudah menjadi konsensus politik wakil rakyat Aceh. Hasbar hanya prihatin, polemik tentang bendera ini sudah terlalu lama dan tak jelas ending-nya. Kebuntuan tersebut harus dipecahkan, apalagi memang masih tersedia sejumlah opsi sebagai solusinya.

Ditilik dari jalan pikiran Koordinator KPA ini ada baiknya memang DPRA duduk khusus membahas kembali perihal bendera dan lambang Aceh ini. Apalagi Ketua DPRA baru-baru ini membentuk tim negosiator untuk mengoptimalkan realiasai UUPA dan Mou Helsinki. Jadi, sangat relevan jika tim negosiator ini menelisik dan menagih bagaimana sebenarnya sikap final pemerintah pusat, khususnya Mendagri, terhadap Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh itu.

Mohon dipastikan juga apakah benar isu yang sempat berkembang pada awal Mei 2016 bahwa sesungguhnya pada 29 April 2016 telah dilaksanakan pertemuan terbatas antara Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kejaksaan Agung, pihak TNI, dan Polri di Jakarta dengan hasil menyepakati untuk membatalkan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang itu.

Kalau memang sudah dibatalkan, apakah pembatalan seperti itu memenuhi syarat formal dan yuridis? Dan kalau memang sudah dibatalkan mengapa info tentang pembalatan ini hanya dipendam di Jakarta dan tak pernah di-sounding ke Aceh? DPRA dan Pemerintah Aceh mestinya mendapatkan Surat Keputusan Mendagri tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu.

Jangan sampai pusat merasa persoalan bendera itu sudah tuntas dengan satu kesimpulan bahwa qanun tersebut ditolak atau dibatalkan, sedangkan elite dan rakyat Aceh merasa pembicaraan tentang bendera itu belumlah final, melainkan masih dalam tahap cooling-down. Kepastian informasi dan persamaan persepsi tentang ini amatlah penting agar tak ada ‘dusta’ di antara kita.

Satu lagi yang juga penting. Kalau memang pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sudahterjadi, publik tentunya ingin tahu ada reaksi dari Pemerintahan Aceh. Lalu, tak bolehkah misalnya DPRA menggugat ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tentang materi qanun yang ditolak oleh pemerintah pusat tersebut? Artinya, masih banyak misteri dan juga masih banyak peluang yang layak didiskusikan terkait bendera dan lambang Aceh tersebut.

Terakhir, dengan kepala dingin cobalah ditimbang-timbang oleh anggota DPRA yang akan segera berakhir masa tugasnya apa untungnya bersikap ngotot seperti sekarang ini. Dengan bersikap seperti ini toh yang namanya bendera Aceh tetap tak bisa dikibarkan. Kasihan kan dua tiang bendera yang dibangun berdampingan di halaman Gedung DPRA maupun di halaman Istana Wali Nanggroe, sampai kini hanya satu tiang yang selalu digunakan, yakni untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Sedangkan bendera Aceh masih di awang-awang. Mau sampai kapan ironi seperti ini kita pertahankan?

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved