Qanun Bendera Aceh

DPRA Siap 'Lawan' Mendagri Terkait Pembatalan Qanun Bendera Aceh

Meski sudah dikeluarkan pada Juli 2016 dan ditembuskan ke DPRA, hingga kini DPRA belum pernah menerimanya.

DPRA Siap 'Lawan' Mendagri Terkait Pembatalan Qanun Bendera Aceh
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Ketua Komisi I DPRA Azhari Cagee 

DPRA Siap 'Lawan' Mendagri Terkait Pembatalan Qanun Bendera

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) angkat bicara terkait pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tiga tahun lalu.

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee mengatakan, beredarnya surat dari Kemendagri tertanggal 26 Juli 2016 tentang pembatalan qanun itu adalah pembatalan sepihak dari Mendagri

"Apabila ini benar kami tegaskan dan menolak secara tegas terhadap pembatalan sepihak ini, karena ini di luar prosedur dan tidak melalui makanisme dan tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPRA," kata Azhari Cagee kepada Serambinews.com, Jumat (2/8/2019).

Politisi Partai Aceh ini mengatakan, surat yang muncul tiba-tiba itu terkesan janggal, karena menurutnya--meski sudah dikeluarkan pada Juli 2016 dan ditembuskan ke DPRA--hingga kini DPRA belum pernah menerimanya.

"Surat itu terkesan janggal karna dari surat itu ada tembusannya ke DPRA tapi sejak dikeluarkan sampai saat ini belum pernah diterima oleh DPRA. Padahal dalam surat itu ada poin penting yaitu sejak dikeluarkan surat ini sampai jangka waktu 14 hari apabila keberatan bisa mengajukannya ke prisiden," kata Azhari.

"Bagi saya, surat ini adalah pengkhianatan terhadap Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian Aceh, pengkhianatan terhadap MoU dan UUPA dan tentunya ini tak boleh dibiarkan," sambung Azhari Cagee, tegas.

Baca: Qanun Bendera Dibatalkan 3 Tahun Lalu, Ghazali Abbas Adan Menyatakan Sampai Kiamat pun Ditolak

Baca: Sudah Tiga Tahun Dibatalkan Qanun Bendera, Mengapa Pemerintah tak Mengumumkan?

Baca: Plt Dirjen Otda: Pembatalan Qanun Bendera Sudah Lama dan Telah Disampaikan ke Gubernur Aceh dan DPRA

Oleh karena itu, DPRA siap 'melawan Mendagri yang dianggap membatalkan secara sepihak qanun itu.

"Kita akan lawan Mendagri terhadap pembatalan qanun yang di luar makanisme ini dan akan menempuh langkah-langkah selanjutnya termasuk langkah hukum dan langkah politik," ujarnya.

Dia mengatakan, persoalan bendera dan lambang Aceh sebagaimana diketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir masih coling down dan belum pernah pembahasan apapun untuk pembatalan.

"Oleh karna itu kita menganggap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 masih sah secara hukum karna pembatalannya tidak sah, kalau Jakarta terus terusan mengkhianati Aceh seperti ini tentunya kepercayaan masyarakat Aceh kepada pusat akan hilang. Imbasnya adalah mengancam perdamaian Aceh," pungkasnya.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved