Bupati di Papua Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Nduga, Begini Tanggapan TNI/Polri
Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.
Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.
Baca: Sosok Cantik Sineenat, Mantan Pacar Raja Thailand Dilantik Jadi Selir Kerajaan di Depan Istri Sah
Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.
Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya semenjak peristiwa Mapenduma tahun 1996.
Baca: TKI asal Aceh Utara Meninggal di Malaysia, Keluarga Panik Langsung Hubungi Haji Uma
Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan.
Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.
"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.
Baca: Sebuah Balai Pengajian dan Rumah Terbakar Ketika Pilchiksung Serentak di Aceh Besar
Data Kementerian Sosial mencatat, saat ini setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat.
Di antara pengungsi ini tercatat 53 orang dilaporkan meninggal.
Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.
Data relawan menyebut, pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik.
Kebanyakan mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.
Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.
Baca: Kebakaran di Bakongan, Kerugian Ditaksir Capai Rp 2 Miliar
Baca: Pemuda Ini Ditangkap Polisi saat Balut Sepeda Motor dengan Stiker, Ini Sebabnya
Baca: Pria Pembawa Berlian Senilai Rp 4,5 Miliar Ditangkap Bandara
Tanggapan TNI
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.
Selain bertugas menjaga keamanan, prajurit TNI ditempatkan di sana untuk membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.
"Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).
Baca: Demi Bawa Pulang Jenazah Ayahnya, Seorang Warga Pakai Sepmor Sebagai Jaminan di Rumah Sakit
Sementara itu, menurut Sisriadi, sebagian pasukan TNI juga diberi tugas membantu Polri dalam rangka penegakan hukum.
Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya.
Diduga, tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga.
Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Khususnya membantu menangkap DPO kriminal bersenjata yang bersembunyi di wilayah Nduga dan sekitarnya," kata Sisriadi.
"Kenapa harus TNI? Masih ingat karyawan PT Istaka Karya yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh kriminal bersenjata?" ucap dia.
Baca: Tips PLN untuk Hindari Kebakaran akibat Korsleting, Hati-hati, Nomor 4 Nyaris tak Pernah Dilakukan
Tanggapan Polri
Kepolisian RI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nduga, Papua.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.
"Polri bersama TNI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat di Nduga," kata Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
"Polri juga akan tetap melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun," kata Dedi lagi.
Menurut dia, pengamanan dibutuhkan hingga saat ini karena kelompok separatis masih menyerang personel kepolisian-TNI yang mengamankan proyek Trans-Papua.(*)
Baca: Tim Catur Malaysia Siap Berlaga di Kejuaraan Catur International Unsyiah, Ini Nama-Nama Pecaturnya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Wilayahnya dan Kapuspen: Pasukan TNI di Nduga Bukan untuk Menakuti Rakyat serta Bupati Nduga Minta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, Ini Tanggapan Polri
