Salam

Susun Strategi untuk Perjuangkan Bendera

Dalam tiga hari terakhir jagat politik Aceh diramaikan oleh isu pembatalan bendera dan lambang Aceh. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Susun Strategi untuk Perjuangkan Bendera
Suasana rapat tertutup membahas tentang bendera Aceh yang dihadiri unsur Forkopimda di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (28/3). Pertemuan ini melahirkan pernyataan bersama Forkopimda Aceh 

Dalam tiga hari terakhir jagat politik Aceh diramaikan oleh isu pembatalan bendera dan lambang Aceh. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu.

Mendagri memang berwenang mengevaluasi apakah sebuah regulasi lokal dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau qanun bisa berlaku atau tidak setelah dikonsultasikan ke Kemendagri.
Biasanya akan ada beberapa catatan dari Kemendagri tentang materi muatan perda/qanun jika ternyata regulasi dimaksud bertentangan dengan peraturan di atasnya atau yang setara.

Risalah hasil evaluasi Kemendagri itu biasanya dikembalikan ke daerah untuk dilakukan perbaikan oleh legislatif dan eksekutif. Hal itu sudah pernah terjadi pada Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2013 ketika Mendagri mendapati ada beberapa klausul di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 itu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri ini. Alhasil Qanun tentang Wali Nanggroe itu pun diperbaiki sehingga menjadi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012.

Tapi pihak DPRA dan Pemerintah Aceh merasa proses yang seperti itu tidak diberlakukan ketika pada tahun 2016 Mendagri secara diam-diam membatalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Pihak Aceh tak mengetahui adanya pembatalan. Anehnya lagi, pembatalan itu berlangsung justru pada masa cooling-down pembicaraan bendera dan lambang Aceh antara pihak Aceh dengan pusat.

Nah, tiga tahun lalu pembatalan ini tidak diributkan karena Aceh memang tak tahu kalau qanun itu sudah dibatalkan. Seperti diberitakan Serambi dalam tiga hari terakhir, pembatalan itu baru diketahui rakyat Aceh justru tiga hari lalu setelah beredar di medsos SK Mendagri Nomor 188.34-4791 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Itu sebab baru sekarang pembatalan itu diributkan terutama oleh Komisi I DPRA maupun kalangan mahasiswa.

Selain menyebut tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan pusat terhadap Aceh, kalangan mahasiswa, khususnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Ar-Raniry meminta Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar segera bersikap. Harus ada tindakan nyata dari sosok yang paling dimuliakan di Aceh ini untuk mengambil peran strategis, misalnya memprakarsai diselenggarakaannya Kongres Rakyat Aceh untuk menentukan bentuk bendera dan lambang Aceh.
Ide dari Rizki Ardial selaku Ketua BEM UIN Ar-Raniry ini tentu saja menarik, tapi ketahuilah bahwa bukan wewenang Wali Nanggroe menginisiasi bentuk bendera dan lambang Aceh.

Sebaliknya, kewenangan di bidang itu ada pada DPRA bersama Gubernur Aceh dan kedua lembaga ini sudah sepakat pada tahun 2013 lalu menetapkan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh dan Burak Singa sebagai lambang Aceh.
Hanya saja sebagaimana kita ketahui bahwa Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Nah, konflik regulasi ini pernah dicobaselesaikan melalui mekanisme cooling-down (menunda untuk dibicarakan). Tapi sudah lima kali cooling-down dilakukan, tidak juga dicapai kata sepakat. Pihak Aceh merasa--setelah pilkada, pileg, dan pilpres--bakal dilanjutkan lagi pembicaraan tentang bendera dan lambang Aceh ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pada 29 April 2016 dilaksanakan pertemuan terbatas antara Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kejaksaan Agung, pihak TNI, dan Polri di Jakarta dengan hasil menyepakati untuk membatalkan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang itu.

Bulan berikutnya, Mei 2016, Mendagri pun mengeluarkan surat keputusan tentang pembatalan itu.

Nah, ditilik dari fakta tersebut ada baiknya memang DPRA duduk khusus membahas kembali perihal bendera dan lambang Aceh ini. Apalagi Ketua DPRA baru-baru ini membentuk tim negosiator untuk mengoptimalkan realiasai UUPA dan Mou Helsinki. Jadi, sangat relevan jika tim negosiator ini menelisik dan menagih bagaimana sebenarnya sikap final pemerintah pusat, khususnya Mendagri, terhadap Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh itu.

Kalau memang sudah dibatalkan, apakah pembatalan seperti itu memenuhi syarat formal dan yuridis? Dan kalau memang sudah dibatalkan mengapa info tentang pembatalan ini hanya dipendam di Jakarta dan tak pernah di-sounding ke Aceh? DPRA dan Pemerintah Aceh mestinya mendapatkan Surat Keputusan Mendagri tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu.
Jangan sampai pusat merasa persoalan bendera itu sudah tuntas dengan satu kesimpulan bahwa qanun tersebut ditolak atau dibatalkan, sedangkan elite dan rakyat Aceh merasa pembicaraan tentang bendera itu belumlah final, melainkan masih dalam tahap cooling-down. Kepastian informasi dan persamaan persepsi tentang ini amatlah penting agar tak ada ‘dusta’ di antara kita.

Satu lagi yang juga penting. Kalau memang pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sudah terjadi, seperti dipertegas Dirjen Otda tanggal 1 Agustus 2019, publik tentunya ingin tahu ada reaksi dari Pemerintahan Aceh. Lalu, tak bolehkah misalnya DPRA melakukan perlawanan terhadap keputusan Mendagri tersebut, menggugat ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tentang materi qanun yang ditolak oleh pemerintah pusat tersebut? Artinya, masih banyak misteri dan juga masih banyak peluang yang layak didiskusikan terkait bendera dan lambang Aceh tersebut.

Terakhir, dengan kepala dingin cobalah ditimbang-timbang oleh anggota DPRA yang akan segera berakhir masa tugasnya apa untungnya bersikap ngotot seperti sekarang ini. Dengan bersikap seperti ini toh yang namanya bendera Aceh tetap tak bisa dikibarkan. Kasihan kan dua tiang bendera yang dibangun berdampingan di halaman Gedung DPRA maupun di halaman Istana Wali Nanggroe, sampai kini hanya satu tiang yang selalu digunakan, yakni untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Sedangkan bendera Aceh masih di awang-awang. Mau sampai kapan ironi seperti ini kita pertahankan? Oleh karenanya, susun segera strategis jitu dalam memperjuangkan eksistensi bendera Aceh.

Termasuk misalnya menyiapkan plan B, yakni membahas ulang qanun kontroversial tersebut dan mengganti bendera Bintang Bulan dengan bendera 'Alam Peudueng' yang sudah pasti tidak bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007, karena bendera Kerajaan Aceh itu tidak sama sebagian maupun seluruhnya dengan bendera asing, bendera Indonesia, dan bendera separatis. Wahai wakil rakyat, bertindaklah taktis dan strategis.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved