Perut Rakyat, Lambang dan Bendera

Ukuran-ukuran keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari indikator meningkatnya berbagai bidang pembangunan, kesehatan ditandai di antaranya, menurunnya angka mortalitas, meningkatnya kesehatan ibu dan anak, infrastruktur terbangun, prestasi pendidikan mengalami lompatan kemajuan, kualitas religius bergerak seimbang dengan peningkatan infrastruktur ibadah yang bertambah, keamanan meningkat, ekonomi bertumbuh. Ketika indikator menunjukkan sebaliknya maka hal tersebut menjadi indikasi adanya kesalahan kita dalam menerjemahkan kebutuhan dan terpenuhinya `kepentingan' kelompok secara sepihak. 

Ada kelompok yang mengganggap soal bendera dan lambang tak bisa ditawar karena menyangkut harga diri dan keyakinan sebuah identitas. Tentu saja hal tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus kita punyai agar kita memiliki ciri dan nilai tawar. Namun kembali pada substansi persoalan, nanggroe ini dibangun tidak dari rahim satu entitas, tetapi dari sembilan entitas yang bermufakat mendirikan sebuah kerajaan yang damai, Aceh Dar es salam, yang mewakili identitas keacehan secara menyeluruh.

Maka persoalan krusial bendera dan lambang pada akhirnya harus dikembalikan kepada akarnya, kemufakatan sembilan entitas untuk menjadi Aceh yang satu sebagaimana diproklamirkan oleh Sultan Iskandar Muda yang berkuasa hingga tahun 1636, bukan disandarkan pada ego dan kepentingan sepihak pemangku kepentingan. Di luar konteks itu `pekerjaan rumah' kita kepada rakyat kian menumpuk, jika kita mau arif dan bijak memilih, tentulah kita mengedepankan kesejahteraan rakyat di belakang semua kepentingan pribadi dan golongan. [hans-2019].