Opini

Perut Rakyat, Lambang dan Bendera

Meski substansinya sama-sama penting sebagai bagian dinamika politik, dibutuhkan skala prioritas cara pandang melihat Aceh secara konprehensif

Perut Rakyat, Lambang dan Bendera
IST
Hanif Sofyan, Aceh Environmental Justice, tinggal di Tanjung Selamat, Aceh Besar

Oleh Hanif Sofyan,  Aceh Environmental Justice, tinggal di Tanjung Selamat, Aceh Besar

 Meski substansinya sama-sama penting sebagai bagian dinamika politik, dibutuhkan skala prioritas cara pandang melihat Aceh secara konprehensif. Terutama melihat apa hal krusial yang diperlukan 5 juta penduduk Aceh saat ini. Sehingga angka-angka yang direpresentasikan dalam Dua Tahun Rekam Jejak Aceh Hebat menjadi menarik dikaji. Saat ini saja, terdapat 15,68 persen angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional 9,66 persen. Demikian juga angka pengangguran kita masih dilevel 6,35 persen dan masih di atas level nasional yang hanya 5,13 persen.

Jika saja fokus kita prioritaskan pada akumulasi dana APBA, APBK dan APBN di Aceh yang mencapai angka triliunan rupiah dan bahkan jika dana otsus yang diterima Aceh sejak 2008-2017 sebesar 56,67 triliun dari total 163 triliun hingga 2027, dialokasikan secara benar, semestinya Aceh tidak mengenal istilah penduduk miskin.

Wacana kritis tentang bendera dan lambang daerah yang masih terus muncul ke permukaan sesungguhnya masih di bawah prioritas pembangunan Aceh, untuk tidak mengatakan belum urgen, sekalipun kebutuhannya penting dalam kerangka bentuk representasai demokrasi. Mengingat kebutuhan yang semestinya didorong adalah optimalisasi pembangunan yang bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan perkotaan di Aceh. Tentang perut rakyat yang belum rata terisi.

Mufakat entitas

Sementara substansi persoalan bendera dan lambang sebagaimana proses yang ada. Artinya paska disahkan qanun oleh DPRA periode 2009-2014, ternyata prosesnya telah sampai pada pembatalan qanun oleh Kemendagri, melalui keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016. Kepmendagri membatalkan dan mencabut beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penolakan dan pembatalan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang antara lain isinya menyatakan bahwa lambang daerah itu tidak boleh sama atau ada persamaan/kemiripan dengan lambang seperatis. (SI;2/8/2019).

Langkah berikutnya yang penting adalah membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah Pusat maupun arus bawah di Aceh. Mengingat persoalan bendera `lebih sensitif' dibandingkan soal-soal lain, terutama karena masalah bendera berkaitan dengan sisi tawar yang harus bisa diterima dan merepresentasikan `perwakilan' dari seluruh nanggroe Aceh yang juga meliput banyak wilayah.

Persoalan bendera tentu saja bukan hanya persoalan krusial antarpartai, namun milik seluruh `warga nanggroe' dengan beragam latar belakang, eksistensi budaya, kesejarahan masa lalu. Referensi menunjukkan bahwa Nanggroe Aceh Darussalam dibangun, sebagai representasi dari penyatuan 9 kerajaan besar di Aceh ketika itu. Dan disepakati kemudian menjadi Aceh yang satu, di bawah satu panji hasil mufakat sembilan kerajaan. Ketika `mimpi' kesejarahan itu hendak dibangun kembali mestilah akarnya juga harus berangkat dari sana, tidak dari ego kepentingan kelompok, apalagi ego kepentingan personal. Berbagai solusi alternatif juga telah ditawarkan, seperti halnya, "alam peudeng".

Apalagi dalam masa ke depan, perahu besar, Aceh telah berlayar di lautan yang lebih luas, lebih besar dan lebih menantang badainya. Kapal besar kita berlayar di `samudera ASEAN', tentu menjadi naif ketika dihadapkan pada persoalan besar, tetapi kita tidak dalam sebuah visi dan misi yang sama. Kita justru belum memikirkan bagaimana membangun sebuah kapal besar, pelabuhan besar, nahkoda yang ahli menjalankan kapal besar, kita justru meributkan bendera kapal, dan lambangnya, meski telah ada tawaran solusi alternatif seperti halnya "Alam Peudeng".

Ada hal krusial yang mesti menjadi pemikiran kita semua. Statistik menunjukkan kepada kita tentang fakta persentase kemampuan kita memenuhi harapan `perut' rakyat yang menjadi tanggung jawab para pemimpinnya. Dengan tingkat kemiskinan 15,68 dan tingkat pengangguran 6,35 persen sementara lapangan kerja yang tersedia masih terbatas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah. Sementara catatan lain pembangunan infrastruktur yang selalu menjadi prioritas belum berkontribusi optimal pada angka-angka minim pembangunan lainnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved