Opini

Jejak Sejarah Politik Aceh

Sejarah selalu hadir di depan kesadaran kita dengan potongan-potongan zaman yang cenderung mirip dan terduplikasi

Jejak Sejarah Politik Aceh
Dr. Munawar A. Djalil, MA, PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh

Oleh Dr. Munawar A. Djalil, MA, PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh

Sejarah selalu hadir di depan kesadaran kita dengan potongan-potongan zaman yang cenderung mirip dan terduplikasi. Pengulangan itu memungkinkan kita menemukan persamaan-persamaan sejarah, sesuatu yang kemudian kita menyatakan dengan yakin bahwa sejarah bangsa-bangsa di dunia sesungguhnya diatur oleh sejumlah kaidah yang bersifat permanen.

Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan akibat dari tindakan-tindakannya. Karena sejarah akan selalu berulang, kitalah yang menentukan ukiran hitam, putih atau abu-abu di atas kanvas sejarah kehidupan dunia ini, begitu kata Ibnu Khaldun. Tetapi karena kapasitas manusia sepanjang sejarah relatif sama saja, maka ruang kemampuan aksinya juga pada akhirnya relatif sama, itulah sebab yang memungkinkan terjadi pengulangan dan persamaan tersebut. Namun tetap ada perbedaan waktu dan ruang yang relatif sederhana, yang menjadikan sebuah zaman nampak unik ketika ia disandingkan dengan deretan zaman yang lain.

Oleh karenanya kita mesti menelusuri jalan waktu dan ruang agar kita dapat merumuskan peta sejarah manusia untuk menemukan kaedah-kaedah permanen dalam mengatur dan mengendalikannya. Tentu kaedah-kaedah permanen tersebut akan ditemukan melalui suatu proses pembuktian empiris yang panjang. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tulisan singkat ini mencoba menjejaki masa dan zaman dengan memotret beberapa potongan sejarah politik Aceh yang cenderung terduplikasi dengan sejarah politik beberapa bangsa besar di dunia, satu di antaranya adalah Skotlandia.

Syahdan, Aceh dan Skotlandia sama-sama pernah merasa "dianaktirikan" oleh negeri yang lebih besar dan dominan. Keduanya juga sama pada mulanya menyatu dengan negara besar tersebut secara sukarela. Aceh menjadi pendukung utama proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, begitu juga sebagian pemimpin Skot sepakat melebur dua kerajaan dan parlemennya dengan parlemen Wesminster di London pada 1 Mei 1707, sehingga menjadi Britania Raya meskipun proses itu telah mengundang kerusuhan di berbagai kota Skotlandia.

Dalam perjalanan sejarah Aceh dan Skot sama-sama merasakan tekanan militer yang amat berat, bahkan kalau Aceh merasakan pahitnya operasi militer selama lebih 30 tahun. Skotlandia merasakannya selama 39 tahun, tentu sebuah jangka waktu relatif panjang.

Setelah sisa-sisa perjuangan fisik bangsa Skot berhasil dilumpuhkan pada tahun 1746, bangsa Skot mengencarkan semangat perjuangan melalui jalur politik diplomasi, perjuangan yang membutuhkan waktu relatif panjang, tercatat hampir 50 tahun lamanya perjuangan sampai melahirkan aspirasi politik rakyat yang cukup signifikan agar permasalahan bangsa Skot mesti diselesaikan melalui proses politik.

Yang sangat menarik, bangsa Skot menunggu lagi selama dua abad hingga aspirasi politik itu sungguh-sungguh diakui oleh London yang pada akhirnya orang Skot berhasil mendapat semua kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (otonomi luas) melalui referendum pada 1997. Referendum tersebut memenangkan 79% suara mutlak bagi kekuasaan yang lebih besar, kecuali dalam empat hal: Pertama, konstitusi dan pemilu nasional (United Kingdom). Kedua, urusan-urusan luar negeri seperti kenggotaannya dalam berbagai organisasi internasional serta negosiasi dengan Eropa bersatu.

Ketiga, masalah pertahanan dan kemanan nasional serta keempat, masalah energi, terutama eksplorasi minyak dan gas bumi serta industri tenaga nuklir. Selebihnya, kewenangan masih harus berbagi dengan Inggris, ada yang bisa diatur sendiri sepenuhnya terutama pendidikan dan kesehatan. Pembagian/pendelegasian kekuasaan/pemerintahan itu disebut "Devolution of Fower" yang diberlakukan di wilayah jajahan Inggris yang paling dekat yaitu Skotlandia, Irlandia utara dan Wales yang selama ini bergabung dalam The United Kingdom.

Jika dicermati benar, cara Inggris mengatur kekuasaan politik orang Skotlandia mirip benar dengan cara Israel mengatur rakyat jajahannya Palestina, punya hak mengatur warganya tetapi tidak mempunyai kekuasan atas tanah airnya sendiri. Punya kewajiban menjaga keamanan dalam negeri, tapi tak punya hak bernegosiasi dengan negara lain. Itulah yang didapat rakyat Palestina dari perjanjian Oslo yang ditanda tangani di Washington September 1993.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved