Jurnalisme Warga

Oeang Token di Perkebunan Sumatra

Tulisan ini lahir dari literatur yang saya baca di Perpustakaan Museum Uang Sumatra, sekaligus menjadikannya kelanjutan

Oeang Token di Perkebunan Sumatra
IST
TEUKU CUT MAHMUD AZIZ, S.Fil., M.A., Dosen FISIP Universitas Almuslim dan Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Bireuen, melaporkan dari Kota Medan

OLEH TEUKU CUT MAHMUD AZIZ, S.Fil., M.A., Dosen FISIP Universitas Almuslim dan Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Bireuen, melaporkan dari Kota Medan

Tulisan ini lahir dari literatur yang saya baca di Perpustakaan Museum Uang Sumatra, sekaligus menjadikannya kelanjutan dari tulisan “Oeang Atjeh di Museum Uang Sumatra” (22/06/2019) dan “Narasi tentang Sejarah Perkebunan di Sumut” (4/07/2019) yang dimuat di Serambi Indonesia.

Oeang token atau oeang kebon  adalah sebutan bagi alat transaksi atau tukar yang hanya digunakan di wilayah perkebunan khususnya di Sumatra Timur. Oeang ini berjenis logam dan kertas. Masing-masing perkebunan memiliki tokennya sendiri. Perusahaan perkebunan sengaja mencetak mata uang ini atau memberi wewenang pada instansi tertentu untuk dijadikan sistem pembayaran berupa gaji kepada para tenaga kuli kontrak.

Penyebutan tenaga kuli kontrak sudah berlaku sejak masa Kolonial Belanda. Penyebutan ini menggantikan sebutan perbudakan yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja paksa di tanah koloni. Dengan dibukanya perkebunan secara modern pada abad ke-19, terjadinya perubahan dalam pengorganisasian sarana produksi dan diversifikasi pertanian. Sebutan untuk pekerja tidak lagi budak (tanpa dibayar) tapi kuli atau buruh (dibayar). Kuli sering diartikan, pekerja kasar yang digaji kecil secara tidak adil.

Kebijakan Cultuurstelsel atau tanam paksa (enforcement planting) yang digagas Jonannes Van den Bosch pada 1829 yang sejalan dengan semangat politik Batig Slot kalangan konservatif Belanda, bertujuan untuk membuka lahan perkebunan secara besar-besaran di wilayah koloni untuk ditanami tanaman komoditas ekspor yang diminati pasaran dunia. Komoditas yang ditanam seperti tembakau (yang terkenal tembakau deli), kelapa sawit, tebu, kopi, teh, cokelat, nila, dan kina. Kepentingan utamanya sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda karena banyaknya utang dan juga terkuras habis untuk membiayai perang di Hindia Belanda.

Dalam kebijakan ini petani pribumi banyak dirugikan karena tidak sesuai antara yang disepakati dengan kenyataan. Seluruh tanah milik petani dikenakan pajak dan dipaksa untuk ditanami tanaman komoditas ekspor (milik pemerintah). Petani disibukkan dan harus fokus pada tanaman ekspor sehingga tanamannya sendiri tidak terurus. Jika hasil produksi melebihi maka tidak boleh menjadi milik petani dan itu pun masih dikenakan pajak. Jika panen gagal atau mengalami kerusakan maka beban ditanggung oleh petani. Pemerintah Hindia Belanda menghadiahi bonus (cultuur procenten) bagi lurah atau bupati yang berhasil mencapai produksi melebihi kuota ekspor di daerah otoritasnya. Dengan tujuan mengejar bonus, akhirnya berdampak pada muncul kesewenang-wenangan dan semakin eksploitatif yang dilakukan oleh para kepala daerah atau desa. Yang mana, kesepakatan awalnya, hanya setengah dari tanah milik petani yang ditanami tanaman ekspor dan tidak dikenakan pajak. Jika panen melampaui kuota maka menjadi milik petani dan jika rusak maka bebannya ditanggung oleh pihak pemerintah (Hariansejarah.id, 30/12/2016).

Selama 40 tahun penerapan kebijakan tanam paksa (1830-1870), masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Akhirnya kebijakan itu dihentikan. Jika kita mempelajari sejarah perkebunan di Indonesia, masa enforcement planting  adalah masa awal terjadinya perubahan ekologi di Indonesia. Kegagalan kebijakan pada masa itu, memunculkan kebijakan baru di era baru dengan lahirnya masa liberalisme di Eropa (Belanda), di mana pihak pemerintah sudah mulai membuka diri, menyewakan lahannya ke pihak swasta. Yang terjadi ke depannya, tidak hanya diversifikasi dan mekanisasi pertanian secara besar-besaran tapi juga involusi pertanian (menurut Clifford Geertz). Ribuan orang dari sejumlah negara Eropa berduyun-duyun mengikuti program naturalisasi yang ditawarkan Pemerintah Belanda dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang mengikuti program ini, mendapatkan peluang usaha di Negeri Hindia Belanda berupa hak atas tanah partikelir.

Jacob Nienhuys, pengusaha Belanda terkemuka, awalnya melakukan investasi perkebunan tembakau di Pulau Jawa. Atas rekomendasi Pangeran Said Abdullah Ibn Umar Bilsagih ketika bertemu dengannya di Surabaya yang mengatakan perihal iklim dan kesuburan tanah di Deli yang sangat cocok untuk tanaman tembakau, memengaruhi dirinya untuk datang ke Tanah Deli, untuk memulai usaha perkebunan tembakau. Usahanya berkembang pesat hingga memiliki lahan mencapai 7.000 ha. Mempekerjakan sekitar 3.000 tenaga kuli kontrak. Sebanyak 1.200 orang di antaranya adalah kuli Tionghoa yang umumnya didatangkan dari Singapura dan Penang. Sebagian besar lainnya pekerja yang didatangkan dari Jawa. Pada 1869, bersama PW Janssen dan CG Clemen, mereka mendirikan Deli Maatschappij dan Nederlandsche Handel-Maatschappij  (Andri Restiyadi dkk, 2017).

Jumlah pekerja yang mencapai ribuan jumlahnya tentunya membutuhkan kontrak kerja yang perjanjiannya dituangkan dalam Koeli Oordonantie 1880. Dalam hal penggajian, berhubung belum adanya standar penggajian yang terukur, setara, dan jelas, maka perusahaan perkebunan memiliki wewenang mengeluarkan mata uangnya sendiri dan hanya berlaku di perkebunannya (spasial-temporal) dan tidak dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Dengan adanya uang ini membuat para kuli kontrak menjadi terikat dengan pekerjaannya dan sulit lari dari perkebunan. Oeang token yang dipergunakan di perkebunan Sumatra Timur, satuannya adalah dolar dan sen, bentuk dan ukuran variatif, gambarnya satu sisi, tidak ada lambang kerajaan, menggunakan aksara Latin atau Cina, bahasa Cina atau Jerman, dan disertai dengan penyebutan nama perkebunan. Yang logam, ada yang berbentuk oval, persegi dengan keempat sudut terpotong, persegi empat, segitiga sama sisi dengan ujung membulat, dan lingkaran bersayap lancip (Andri Restiyadi dkk, 2017).

Di Museum Uang Sumatra hanya mengoleksi jenis logam atau koin. Tidak ada yang berjenis kertas. Koleksi oeang token yang digunakan di perkebunan Sumatra Timur terdiri atas  token perkebunan unternehmung Goerach Batoe  (Asahan, 1890), token perkebunan unternehmung Bindjey (Binjai, 1890), token  perkebunan huttenbach & Co. goed voor (Tandjoeng Poera, Langkat, 1888), token perkebunan Dolok Estate o.e. bovenkerk (Tebing Tinggi, 1886), token perkebunan Toentoengan Eong Hong (Soenggal, Medan, 1896), token perkebunan Tana Radja Chin Hing (Asahan), token perkebunan van Steeden & van Wijnen lingga & Rimboen (Deli dan Langkat, 1889-1905), token perkebunan unternehmung Tanah Radja (Kisaran, Asahan, 1890), token perkebunan unternehmung Poelau Radja (Asahan, 1890), token perkebunan unternehmung Tandjong Alam (Asahan, 1891), token  perkebunan unternehmung Kisaran (Asahan, 1888), dan token perkebunan unternehmung Hessa (Asahan, 1888-1890).  Di samping itu, ada juga koleksi token yang dipergunakan di luar Sumatra Timur, seperti token  perkebunan Tjirohani (Sukabumi, Jawa Barat, 1865-1928), brits noord Borneo Ranau (Kalimantan Utara, 1896), dan token perkebunan Poelaoe Samboe Tandjong Pinang (Kepulauan Riau, 1914-1920).

Token  logam dapat digunakan berkali-kali, sedangkan token kertas berlaku hanya sekali saja. Masa berlakukanya dapat diketahui dari tanda tangan, nomor, dan stempel yang tertera di uang kertas tersebut. Ia telah menjadi artefak sejarah perkebunan di Sumatera (Nusantara). Sesuatu yang patut kita kenang.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved