Bukan di Bireuen, Ini Kata Tiyong Tentang Jadwal dan Lokasi Kongres Luar Biasa PNA

Sementara itu, berdasarkan keterangan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Tarmizi, saat ini sudah 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 224 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) se-Aceh mengajukan rekomendasi pelaksanaan kongres.

Pria yang disapa Wak Tar ini melanjutkan, surat rekomendasi tersebut dikirim langsung ke DPP untuk kemudian diteruskan ke Majelis Tinggi Partai (MTP).

Beberapa DPW PNA Dukung Irwandi

“Hingga saat ini, dokumen yang belum diterima oleh DPP hanya dari enam DPW, yaitu Banda Aceh, Sabang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur,” ungkapnya.

Jika dilihat secara Anggaran Dasar (AD) partai, Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan: a) Majelis Tinggi Partai, atau b) seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan ½ dari jumlah pengurus gampong.

Bila mengacu pada AD, pelaksanaan KLB sudah bisa digelar karena sudah memenuhi unsur yang disyaratkan.

“Alhamdulillah sudah bisa,” ujar Ketua Harian PNA, Samsul Bahri alias Tiyong.

Tarmizi selaku Ketua DPP PNA yang mengurusi Organisasi Kader dan Keanggotaan juga menyampaikan bahwa batas akhir pengumpulan surat rekomendasi usulan KLB hingga hari ini, Rabu (4/9).

Setelah itu, pada esoknya atau Kamis (5/9), DPP menyerahkan dokumen rekomendasi permintaan pelaksaan KLB tersebut ke MTP untuk meminta pertimbangan apakah KLB bisa dilaksanakan atau tidak.

“Kita menginginkan kisruh ini cepat berakhir agar kita bisa fokus pada pengembangan partai dan PNA bisa memberikan pelayanan maksimal kepada konstituen,” pungkas Tarmizi.

Sekedar mengulang, wacana KLB Partai Nanggroe Aceh mencuat setelah Irwandi mengganti dan mengangkat ketua harian dari Samsul Bahri alias Tiyong ke Darwati A Gani.

Baca: Curhat Irwandi kepada Istrinya Darwati, Rindu Cucu Terhalang Jeruji

Baca: Ketua Majelis Tinggi PNA Minta Darwati dan Muharram tak Bicara sebagai Ketua Harian dan Sekjen

Baca: PNA Ganti Pucuk Pimpinan, Darwati A Gani Jabat Ketua Harian, Muharram Idris Sekjen

Selain itu, Irwandi juga mengangkat Muharram Idris sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai menggantikan Miswar Fuady.

Pergantian dan pengangkatan tersebut dinilai melanggar AD/ART partai sebab dilakukan tidak melalui rapat pleno. Atas alasan itu, kader partai itu membuat perlawanan terhadap ketua umum.

Sementara itu, hingga kemarin, anggota satuan tugas (satgas) PNA masih bersiaga melakukan pengamanan Kantor DPP PNA yang berada di Jalan Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Pengamanan itu untuk mengantisipasi upaya perebutan kantor yang diduga akan dilakukan oleh kelompok Muharram Idris. Tapi Muharram membantah isu itu dan mengatakan tidak ada upaya perebutan kantor.