Opini

Elegi Pengelolaan Lingkungan Aceh

Kesempatan perjalanan dinas ke Bali selalu memberikan kesan yang mendalam. Sangat tepat jika Bali disebut sebagai destinasi pariwisata kelas dunia

Elegi Pengelolaan Lingkungan Aceh
Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Dewan Pakar NU Aceh 

Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Dewan Pakar NU Aceh

 Kesempatan perjalanan dinas ke Bali selalu memberikan kesan yang mendalam. Sangat tepat jika Bali disebut sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Hal ini bukan semata pada aspek infrastruktur ekonominya, tapi juga pada aspek lainnya seperti keramah-tamahan masyarakat, eksotika budaya dan tradisi, dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Di Bali sangat jamak ditemukan pohon kota yang menjulur dan menutupi ruas jalan sehingga publik terlindung dari terik matahari.

Jalan-jalan protokol di Bali dipenuhi pohon besar, menandakan adanya perawatan secara terus menerus. Salah satu tempat yang  paling mengesankan adalah Lapangan Puputan Nitimandala Renon, Denpasar, yang menjadi alun-alun utama Bali. Ia menjadi landmark kota yang selalu dikenang oleh wisatawan mana pun yang pernah mengunjunginya. Bali sendiri dikenal memiliki banyak ruang terbuka hijau (RTH) dan juga menjadi tempat rekreasi murah-meriah bagi warga Bali dan wisatawan.

Penulis sendiri telah dua kesempatan selalu menyempatkan diri berolahraga di Lapangan Puputan Renon. Luas lapangan yang juga dikenang sebagai tepat bersejarah dalam perlawanan masyarakat Bali atas kolonialisme Belanda hampir dua kali Lapangan Blangpadang, Banda Aceh. Bedanya, Lapangan Puputan banyak ditumbuhi aneka pohon besar yang membuat udara segar selalu menyergap.

Selain Monumen Bajra Sandhi, tidak ada bangunan lain yang dibuat di lapangan yang memiliki empat buah trek jogging. Setiap trek selalu ditawan dengan jajaran pohon-pohon dan di setiap sudut terdapat pohon beringin besar. Pohon beringin menjadi tempat meletakkan canang, semacam sesajen untuk memohon keberkatan. Ada konsep spiritualitas dalam keyakinan Bali bahwa pohon menjadi tempat sakral, yang tak boleh seenaknya dipotong dan dicacah.

Kontradiksi di Serambi Mekkah

Berbeda dengan Aceh, pengelolaan lingkungan di Serambi Mekkah semakin hari semakin ceroboh. Setelah terus mendapat krtik karena abai tanggung jawab dalam mengelola hutan dan alam hayati seperti pembangunan ruas jalan di kawasan konservasi Leuseur dan Ulu Masen, Aceh juga terus melakukan deforestasi yang tidak terlindung oleh hukum. Seperti banjir besar yang terjadi di Aceh Tenggara tahun lalu ditengarai karena rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat penebangan pohon-pohon yang menjadi penyangga sungai. Lebih 745 ribu hektar lahan di sepanjang DAS Alas telah rusak dan 37 ribu hektar berada pada situasi sangat kritis (Serambi, 8/12/2018).

Daerah lain pun demikian pula. Yang paling menyedot perhatian pada hari-hari ini adalah penebangan pohon kota sepanjang Meunasah Baet hingga Lambaro di Aceh Besar. Penebangan pohon kota ini "hanya" menjadi indeksial dari deretan politik perusakan lingkungan yang terjadi di kabupaten yang termasuk tiga besar di Aceh ini.

Penulis sendiri pernah terlibat riset tentang pemetaan demokrasi di Aceh Besar, terlihat bahwa problem yang dialami bumi Teuku Panglima Polim ini bermuara pada buruknya tatakelola pemerintahan (bad governance) sehingga berdampak sendengnya pengelolaan ekologis. Pembalakan lingkungan tidak hanya terjadi di wilayah yang jauh dari pandangan seperti di Taman Hutan Raya Pocut Meurah yang kini sebagian telah beralih fungsi sebagai perkebunan kakao dan pisang dari sebelumnya hutan pinus yang menyejukkan, juga di wilayah-wilayah publik seperti pohon jalan. Setelah pohon jalan di sepanjang jalan Montasik-Samahani yang hilang akibat pelebaran jalan kini kanopi jalan sepanjang Meunasah Baet hingga simpang Lambaro hilang kerontang.

Pembegalan (bukan pemamprasan ranting dan daun secara selektif) membuat situasi menjadi panas, dekil, kacau-balau (karena ada pengalihan jalur kenderaan), dan berantakan. Segalanya tidak terlihat sebagai sebuah perencanaan pengelolaan pohon jalan dan taman kota secara benar. Lebih mirip aksi premanisme atas lingkungan. Tentu protes publik kalah cepat dengan aksi perusakan pohon kota yang melibatkan instansi pemerintah yang seharusnya melayani dan melindungi kepentingan publik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved