Elegi Pengelolaan Lingkungan Aceh

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi asas utama nasional bahkan ius cogens, bagi pemerintah, baik pusat atau daerah, dalam menjalankan program go green. Norma hukum tentang pelestarian lingkungan harus dikedepankan, karena irisannya kerap berbenturan dengan kebijakan perindustrian, pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga kehutanan sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam harus menjamin keadilan bagi generasi ke depan untuk mendapatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem.

Jika Pemerintah Aceh pernah menunjukkan sikap pembelaan atas kasus PT EMM yang mendapatkan respons luas, maka harusnya sikap itu konsisten pada seluruh isu lingkungan lainnya, tidak tebang pilih (Amrizal J. Prang, "Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Lingkungan", Serambi, 23/4/2019). Sikap pemerintah akan diukur sebagai sikap adil atas isu HAM, karena kasus seperti penebangan pohon jalan sebenarnya menjadi wujud pelanggaran hak pengendara kenderaan dalam mendapatkan udara segar. Sikap yang sama juga melingkupi pada isu yang kini ramai di media sosial, yaitu menolak tambang di Tanah Gayo.

Perusakan lingkungan secara brutal menunjukkan pemerintah daerah telah gagal memenuhi janjinya untuk menjaga warganya dari keamanan, kenyamanan, dan keselamatan secara jangka panjang. Bahkan kalau boleh ditelusuri ada banyak kecurigaan atas kebijakan elite lokal memberikan "izin merusak lingkungan" sebagai kamuflase kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan publik luas. Omong kosong jika publik suka dengan kebijakan perusakan lingkungan meskipun ditempelkan lipstik sebagai pembangunan dan kesejahteraan.