Salam

Pemasaran Ikan Aceh-Sumut Harus Lancar  

Sejumlah truk pengangkut ikan dari Aceh yang sebelumnya dicegat masuk ke Sibolga, Sumatera Utara, sudah mulai diizinkan masuk

Pemasaran Ikan Aceh-Sumut Harus Lancar   
IST
TRUK IKAN DICEGAT - Puluhan truk pengangkut ikan dari Aceh parkir di pinggir jalan Desa Andam, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah karena tak diizinkan masuk, Senin (9/9/2019). 

Sejumlah truk pengangkut ikan dari Aceh yang sebelumnya dicegat masuk ke Sibolga, Sumatera Utara, sudah mulai diizinkan masuk. Tapi truk‑truk itu masuk dengan pengawalan organisasi masyarakat (ormas) untuk mengantisipasi hal‑hal yang tak diinginkan. Namun, pengawalan dari ormas itu tidak gratis. Pihak truk harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar jasa pengawalan tersebut.

Sekretaris Asosiasi Pedagang Ikan Intersulair (ASPI) Aceh, HT Tarmizi, menjelaskan, tidak semua truk yang tercegat itu memutuskan masuk ke Sibolga. Sebagian justru memilih berputar ke arah Medan, menjual ikan yang dibawa ke pasar‑pasar yang ada di Kota Medan. Hal itu dilakukan agar tidak tertahan terlalu lama di lokasi pencegatan karena bisa berpengaruh pada kualitas ikan.

Pecegatan truk-truk ikan Aceh masuk Sdibolga sebagai ekses unjuk rasa masyarakat nelayan setempat ke DPRD Kota Sibolga, Sumatera Utara, Kamis (5/8). Mereka menuntut beberapa hal dari pemerintah. Salah satunya adalah meminta Pemko Sibolga menghentikan masuknya ikan dari luar ke Kota Sibolga. Karena itulah, kemudian terjadi pencegatan truk-truk pembawa ikan dari Aceh yang ingin masuk ke Kota Sibolga.

Dampak langsung dari kejadian itu membuat harga ikan pada tingkat penampung di Banda Aceh turun dari sebelumnya Rp 11.000‑12.000 per kg menjadi Rp 10.000. Harga itu menurutnya bisa saja terus menurun, apalagi di Banda Aceh hanya ada satu pabrik pengolahan ikan.

Tarmizi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyetop pengiriman ikan segar ke Sibolga sampai persoalan itu selesai. Dia menduga ada keterlibatan oknum pejabat Tapanuli Tengah dalam kasus pencegatan truk ikan asal Aceh.

Pemerintah Aceh didesak segera mengambil langkah cepat dan kongkrit. "Jangan hanya ngomong di media saja, tapi langkah apa yang sudah dilakukan? Kalau dalam waktu dekat tidak selesai, tidak menutup kemungkinan kami akan turun ke jalan," kata Tarmizi.

Sama seperti harapan pedagang ikan itu, kita pun berharap masalah itu dapat segera diselesaikan agar pemasaran ikan-ikan tangkapan nelayan Aceh tidak terganggu, terutama harganya tidak anjlok. Sebab, dari total ikan produksi nelayan, 22 persen di antaranya dipasarkan ke Sumatera Utara, yang sebagian di antaranya adalah ke Sibolga.

Masalahnya bukan pada regulasi, tapi kita melihatnya lebih terkait dengan persaingan dagang dalam merebut pasar. Misalnya, bisa saja ada pengusaha pengolahan ikan di sana yang ingin merebut atau merusak pemasaran ikan-ikan tangkapan nelayan. Atau juga persaingan antara pengusaha pengolahan ikan. Kita tahu, bahwa salah satu hambatan industri pengolahan ikan adalah ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan dengan harga yang tidak terlalu fluktuatif.

Itulah yang harus dilihat dan diselesaikan sebelum konflik ini meruncing dan mengganggu pendapatan nelayan. Sebab, sesungguhnya sistem pemasaran hasil tangkapan nelayan Aceh hingga saat ini masih dengan cara yang sangat tradisional. Yakni, nelayan menjual produknya melalui TPI kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada pengecer. Tipe ini menjual produk jenis ikan untuk konsumsi pasar lokal. Tipe lainnya, nelayan menjual produknya melalui TPI kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada pedagang antarprovinsi atau si pedagang pengumpul yang menjual atau mengirim langsung ke luar daerah. Maka, jika mata rantai perdagangan model itu terganggu, para nelayan akan kesulitan memasarkan hasil tangkapannya dengan harga yang wajar.

Model pemasaran seperti itu pun berlaku pada nelayan-nelayan luar yang ikannya juga banyak dipasarkan ke Aceh setiap hari. Para pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh, misalnya, juga menjual ikan, udang, cumi-cumi, kepiting, bahkan kerang dari luar Aceh untuk masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya. Karenanya, pemasaran ikan segar antara Sumut dan Aceh semestinya tetap berjalan lancar karena adanya saling ketergantungan tadi.

Sekali lagi, kita berharap hambatan yang terjadi Sibolga dapat segera terselesaikan, termasuk hal-hal yang mengakibatkan biaya tinggi, seperti biaya pengawalan yang semestinya tidak boleh ada.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved