Salam

Aspirasi yang Tersumbat Pasti Menjadi Bom Waktu

Beribu-ribu mahasiswa berunjukrasa di berbagai kota, termasuk Banda Aceh dan Lhokseumawe, memprotes kinerja pemerintah

Aspirasi yang Tersumbat Pasti Menjadi Bom Waktu
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Ratusan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRA, Rabu (25/9/2019). 

Beribu-ribu mahasiswa berunjukrasa di berbagai kota, termasuk Banda Aceh dan Lhokseumawe,  memprotes kinerja pemerintah dan lembaga legislatif yang melahirkan sejumlah produk undang-undang tak seperti diharapkan masyarakat. Terutama, revisi UU-KPK dan undang-undang hukum pidana yang dinilai kontroversial. Mahasiswa menuntut pemerintahan dan lembaga wakil rakyat yang lebih baik.  Dalam unjuk rasa di depan gedung DPR-RI Senayan, Jakarta, mahasiswa dan polisi sama-sama berdarah-darah akibat demo yang diwarnai kerusuhan dan anarkisme itu.

Walau aksi-aksi unjuk rasa itu berhasil dibubarkan secara paksa oleh aparat, namun mahasiswa tetap ingin menjadi empat  pilar peradaban bangsa. Agent of change, social control, moral force, dan iron stock. Dan, karenanya, mahasiswa menyatakan tak akan berhenti menyuarakan kebenaran selama masih ada kebijakan yang merugikan dan tidak pro pada rakyat.

Guna meredam aksi mahasiswa yang semakin panas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyatakan  segala tuntutan yang diutarakan massa aksi dari sejumlah elemen mahasiswa sudah dikabulkan. Ia mengatakan, hal itu ditandai dengan ditundanya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Sebetulnya jika mereka membaca dan mendengar berita yang sudah ada kita sudah putuskan tadi. Tuntutan mereka sudah kita penuhi," kata Bambang di kompleks Gedung DPR RI.

Sebelumnya mahasiswa meminta Bambang untuk segera menemui masa di depan Gedung DPR RI pada pukul 16:00 WIB. Akan tetapi, hingga waktu tersebut, Bambang tak kunjung menemui massa. Hal inilah yang diisinyalir menjadi pecahnya kerusuhan di depan kompleks DPR. "Saya sudah berupaya menemui mereka keluar tapi ternyata sudah pecah (kerusuhan), sudah ada gas air mata. Saya tetap menunggu mahasiswa. Saya terus membuka diri untuk berdialog," katanya.

Aksi dua hari lalu itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kemarahan mahasiswa yang berperan sebagai mitra kritis yang tidak pernah didengar aspirasinya. Dan, harus kita camkan pula bahwa aspirasi yang tersumbat itu menjadi bom waktu yang pasti bisa meledak kapan saja.

Di negara kita ini, sekurang-kurangnya ada pemerintah dan DPR sebagai saluran resmi aspirasi para mahasiswa. Bila saluran resmi ini tersumbat permanen, maka, aspirasi mahasiswa dan masyarakat luber ke pusat-pusat kekuasaan dan wilayah publik.

Seorang akademisi yang juga pegiat demokrasi menulis, “Kemungkaran memang harus dilawan. Segala kemungkaran tak boleh didiamkan. Untuk itu, rakyat, mahasiswa, pers, dan semua elemen bangsa harus selalu mengontrol pemerintah. Ketika ada kebijakan yang mungkar karena tak berpihak pada rakyat, maka sudah semestinya kemungkaran itu dilawan. Demonstrasi adalah salah satu saja dari sekian banyak cara dalam menyalurkan aspirasi dan perlawanan.”

Kita diajak mengingat tentang tumbangnya rezim Orde Baru karena demonstrasi yang digelar besar-besaran oleh mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa telah terbukti mampu meruntuhkan rezim Presiden Soeharto. Sejak itu, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa punya kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh penguasa. Akhirnya demonstrasi banyak dipilih sekelompok orang sebagai sarana untuk mengomunikasikan pesan tertentu dan sarana penyaluran aspirasi yang dianggap sangat efektif, jitu.

Memang, akhir-akhir ini, aksi unjuk rasa sering tak terkendali dan emosional sehingga antara aparat dan pendemo tak jarang terjadi bentrokan. Aksi demo yang idealnya sebagai sarana menyuarakan aspirasi jadi tercoreng. Aksi demonstrasi yang anarkis bukanlah bagian dari perwujudan demokrasi. Tak jarang demonstrasi disusupi oknum yang sengaja mau mengacaukan keadaan. Kalau demonstrasi sampai anarkis, maka sejatinya tujuan demonstrasi itu telah melenceng.

Dalam demokrasi suara rakyat harus di dengar. Saluran-saluran aspirasi rakyat tak boleh dibuntu. Segala bentuk aspirasi rakyat harus ditampung dan diakomodasi. Aksi demonstrasi merupakan salah satu refleksi dari proses demokrasi. Semua pihak seharusnya tak alergi dengan demonstrasi. Pelaku demonstrasi juga harus melakukan aksinya dengan bertanggungjawab.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved