Mengawal Harga, Menjaga Kepercayaan Publik

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras oleh Polda Aceh patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam merespons gejolak harga beras yang belakangan mencemaskan masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjadi tolok ukur kehadiran negara di tengah rakyatnya.

Langkah koordinatif yang melibatkan tujuh instansi daerah adalah wujud sinergi lintas sektor yang seharusnya terus diperkuat. Sebab, menjaga harga beras tidak cukup dengan razia dan teguran semata, melainkan perlu sistem pengawasan yang berkelanjutan, transparansi distribusi, dan kebijakan pasokan yang berpihak pada konsumen. 

Satgas diharapkan tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sekaligus sebagai penjaga keseimbangan pasar. Pendekatan humanis kepada pelaku usaha yang melanggar HET, sebagaimana dilakukan dengan pemberian surat teguran, adalah langkah awal yang tepat. Namun, ketegasan juga tetap diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa aturan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dua daerah yang terindikasi menjual beras di atas HET, yakni Aceh Singkil dan Aceh Barat Daya, menjadi peringatan bahwa rantai distribusi pangan kita masih rentan terhadap permainan harga dan penimbunan. Pemerintah daerah bersama Satgas harus segera menelusuri akar masalahnya, apakah persoalan suplai, distribusi, atau justru spekulasi pedagang. 

Lebih jauh, pengawasan harga beras tidak bisa hanya digerakkan setiap kali harga naik. Tetapi diperlukan kebijakan pangan jangka panjang yang mampu menjamin stabilitas dari hulu ke hilir,  mulai dari ketersediaan benih unggul, perlindungan harga gabah petani, hingga manajemen stok cadangan beras daerah yang efisien.

Sebelumnya diberitakan, Polda Aceh membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan kualitas produk serta mencegah penimbunan bahan pangan tersebut.

Pembentukan satgas dilakukan di Mapolda Polda Aceh di Banda Aceh, Rabu, dengan koordinator satgas Kombes Pol Zulhir Destrian yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh “Kami, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, menjadi koordinator bersama tujuh pemangku kepentingan daerah dalam satuan tugas tersebut," kata Zulhir Destrian. 

Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam satgas tersebut di antaranya Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas  Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, hingga Dinas Pangan. Ia menyebutkan pihaknya juga berkoordinasi dengan 23 pemerintah kabupaten/kota sebagai langkah awal dalam memantau dinamika harga dan stok beras di seluruh wilayah.

Selain itu, kata Zulhir, Satgas juga segera turun ke lapangan dengan mengunjungi sejumlah ritel dan pasar tradisional untuk mengecek harga dan ketersediaan beras. Dalam kegiatan itu, petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi dan peringatan kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HET.

"Kami memberikan surat teguran bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET. Harapannya, langkah ini bisa segera menstabilkan harga di pasaran," kata Zulhir Destrian. Ia menyebutkan HET di Aceh untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp 14 ribu per kg . Sedangkan beras premium dibanderol Rp15.400 per kg. “Berdasarkan data sementara, dua daerah yang terindikasi menjual di atas HET adalah Aceh Singkil dan  Aceh Barat Daya," katanya.

Untuk itu, sekali lagi, kita mengingatkan semua pihak bahwa beras ada kehidupan bagi masyarakat. Karenanya, menjaga harga dan ketersediaan beras berarti menjaga ketenangan dapur setiap keluarga. Semoga!

POJOK

Komisi I akan panggil Kemham terkait penggadan jet tempur dari Cina

Ah, biasanya hanya panas di awal lalu dingin di ujung, tahu?

DPR setuju dana sitaan korupsi digunakan untuk beasiswa LPDP

Jika dana itu dikorupsi lagi, maka siap-siap dikirim ke LP tanpa DP?

Surat sakit ternyata palsu, Tengku Rusli menghilang terkait kasus sawit

Kelihatannya cuma soal gigi palsu yang terasa aman, ya?