Soal Bagi-bagi Komisi DPRA, PPP: Sebaiknya Pengalokasian Alat Kelengkapan Dewan Harus Sama

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut angkat bicara mengenai kabar pembagian komisi di DPRA oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II.

Wakil Ketua DPW PPP Aceh, Ihsanuddin MZ kepada Serambinews.com, Sabtu (5/10/2019) mengatakan bahwa prinsip kerja PPP lebih kepada silaturrahmi dan kebersamaan.

"AKD (alat kelengkapan dewan) sebaiknya diprioritaskan kepada parpol yang jumlah kursinya lebih besar dan seterusnya," kata Ihsanuddin.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com, dalam hasil rapat internal KAB beberapa waktu lalu muncul wacana pembagian komisi bagi fraksi dari partai politik yang tergabung dalam KAB.

Baca: Partai Koalisi Bagi-bagi Komisi DPRA, Demokrat: Apa Untungnya Harus Menguasai Semua AKD

Baca: Tiyong dan Azhari Cagee Benarkan Partai di Koalisi Aceh Bermartabat Bagi-bagi Komisi

Baca: Beredar Kabar, Partai Koalisi Aceh Bermartabat Mulai Bagi-Bagi Komisi DPRA

Dalam pembicaraan pembagian komisi itu, Fraksi Partai Aceh mendapat dua komisi yaitu Komisi I dan IV karena partai pemenangn Pemilu itu memiliki kursi terbanyak yaitu 18 dari 81 kursi DPRA.

Sedangkan fraksi lain masing-masing mendapat satu komisi seperti Fraksi PAN dapat Komisi II, Fraksi Gerindra dapat Komisi III, Fraksi PNA dapat Komisi V, dan Fraksi PKS dapat Komisi VI.

Melihat tidak ada jatah PPP, Ihsanuddin yang juga anggota DPRA ini mengatakan, sebaiknya dalam mengalokasikan struktur di AKD adanya prinsip kesamaan dan kebersamaan agar kerja DPRA ke depan lebih solid.

"PPP berharap diikut sertakan dalam struktur AKD dimanapun posisinya. Namum itu semua kami serahkan kepada teman-teman dari fraksi lain," pungkas Ihsanuddin.(*)