Salam

Nova Merangkul DPRA, Awal Yang Menjanjikan   

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengundang secara khusus 81 anggota DPR Aceh untuk bersilaturahmi di Anjong Mon Mata, Banda Aceh

Nova Merangkul DPRA, Awal Yang Menjanjikan    
DOK/HUMAS PEMERINTAH ACEH
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyambut Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin saat acara silaturahmi di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (7/10/2019) malam. 

Dua hari lalu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengundang secara khusus 81 anggota DPR Aceh untuk bersilaturahmi di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Acara yang dilengkapi dengan makan malam bersama ini, sesungguhnya dimaksudkan untuk merajut harmonisasi antara eksekutif dan legislatif Aceh.

Sebagai catatan, hubungan eksekutif dan legislatif daerah ini memang sudah sangat sering terkoyak-koyak, bahkan patah arang. Bersama DPRA yang baru ini, Nova Iriansyah bukan saja ingin berhubungan harmonis, tapi berusaha adanya kesatuan persepsi secara positif untuk membangun Aceh dan memakmurkan masyarakat provinsi ini. 

Para pakar dan analis politik di negeri ini menguraikan, proses interaksi antara eksekutif dengan legislatif memiliki pola bagi lancarnya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara luas. Ada tiga pola hubungan eksekutif dengan legislatif yang secara realistis dapat dikembangkan . Yakni, pertama, bentuk komunikasi tukar menukar informasi. Kedua, bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah, serta pengembangan regulasi. Dan, ketiga, klarifikasi atas berbagai permasalahan.

Yang ingin dibangun Nov adalah hubungan searah yang positif. Artinya, antara Pemerintah Aceh dengan DPRA memiliki visi yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang menjadi idaman kita semua pastilah yang transparan, demokratis, dan bertanggungjawab dalam melayani publik.

Yang terjadi selama ini adalah konflik. Sikap-sikap dewan dan eksekutif cenderung berakibat kerugian bagi masyarakat. Misalnya, karena ada kepentingan masing-masing pihak yang tak tertampung dalam APBA, lalu pembahasan anggaran Adimacet-macetkan@ hingga pengesahannya menjadi lambat sampai berbulan-bulan. Rakyat yang nafkah sehari-harinya tergantung pada pengesahan APBA, tak jarang ketar-ketir.

Makanya, harmonisasi yang sedang berusaha dibangun Nova Iriansyah kita harap terwujud dalam bentuk dan arah yang positif. Ini perlu kita garisbawahi, kompaknya eksekutif dan legislatif bisa berwujud negatif jika keduanya kehilangan kontrol. Tak jarang, eksekutif dan legislatif berkolaborasi dalam bentuk negatif. Kedua lembaga ini bisa kolutif dan kemudian koruptif.

Sesungguhnya, gubernur selaku pimpinan puncak eksekutif, kedudukannya di era sekarang sangatlah kuat dibanding kedudukan gubernur tempo dulu. Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa kepala daerah memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Pertama, karena gubernur sekarang hasil pemilihan langsung oleh masyarakat sehingga tingkat legitimasi sangat besar. Kedua, gubernur tidak lagi akuntabel kepada dewan melainkan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Gubernur memiliki dua fungsi pemerintahan. Pertama, sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Kedua, sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Dengan kedua fungsi tersebut kepala daerah, harus mengamankan juga program‑program pemerintah pusat di daerah.

Dengan kedudukan, fungsi, dan tanggungjawab seberat itu, gubernur tentu butuh Apendampingan@ oleh lembaga legislatif yang dan yudikatif yang hebat dan kuat pula. Kita melihat, begitu banyak kepala daerah yang tak mendapat Apendampingan@ dari lembaga wakil rakyat atau jajaran penegak hukum, akhirnya sulit menjalankan pemerintahan secara lancar.

Jadi, usaha positif yang sedang coba dibangun Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tentu harus mendapat sambutan dan dukungan positif dari DPRA. Sebab, kita sudah melihat, dampak konflik antara DPRA dengan gubernur, sangat merugikan daerah. Banyak program yang tidak terealisir, banyak anggaran yang tidak terserap, dan banyak juga masyarakat yang terumbas derita.

Jadi, pertemuan yang bertajuk silaturahmi gubernur dan DPRA itu hendaknya benar-benar dapat menjalin harmonisasi yang kemudian dapat menyatukan persepsi dalam makna yang positif bagi pembangunan Aceh. Toh, cita-cita jangka pendek Aceh sangat simpel, yakni mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Sekali lagi ingin kita katakan bahwa terjalinnya hubungan yang baik antara gubernur dan DPRA, seharusnya menjadi awal yang baik pula bagi terbangunnya iklim politik yang demokratis dan sehat di Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved