Salam

Pengelolaan Dana Desa, Kian Lama Kian Cemas  

Laporan-laporan itu antara lain berisi tentang dugaan mark-up, kegiatan fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan

Pengelolaan Dana Desa, Kian Lama Kian Cemas   
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS 

OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh menyoroti banyaknya laporan tentang pengelolaan dana desa. Laporan-laporan itu antara lain berisi tentang dugaan mark-up, kegiatan fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan, dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa.

"Dari sejumlah laporan yang kami terima, paling banyak terkait tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan adanya mark-up," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin.

Sampai awal pekan ini, Ombudsman Aceh sudah menerima sedikitnya 36 laporan tentang pengelolaan dana desa. Semua laporan itu mengabarkan tentang ketidakberesan penggunaan dana desa. "Maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya," kata Taqwaddin.

Di balik laporan-laporan itu, Taqwaddin menyampaikan kekhawatirannya. Persoalan-persoalan terkait dengan ketidakberesan pengelolaan dana desa itu, menurut Kepala Ombudsman Perwakilan RI Aceh itu, bisa berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Dr Teuku Muttaqin MH menawarkan beberapa solusi terhadap permasalahan yang terjadi di desa saat ini. Di antaranya memperkuat kembali adat gampong, pelibatan tuha peut dan imum mukim sebagai pengawas, partisipasi masyarakat yang lebih banyak dalam perencanaan, serta arah keuangan yang tidak hanya pada pembangunan fisik.

Pihak yang paling bertanggungjawab terhadap realisasi dana desa di Aceh tentulah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG). Dan, Kepala DPMG Aceh, Azhari SE MSi, mengaku pihaknya sedang membenahi tata kelola keuangan desa, mulai pada saat penyaluran sampai penyerapan.

DPMG juga akan membenahi BUMDes serta percepatan APBDes 2020 guna mewujudkan pengelolaan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Azhari, total dana desa yang dikucurkan untuk Aceh hingga saat ini mencapai Rp 19,84 triliun. Angka itu akan terus bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ya, kita sependapat mengenai rencana pembenahan BUMDes. Sebab, mengelola dan membangun BUMDes setidaknya membutuhkan kreativitas dan inovasi. Banyak desa kaya potensi di Aceh tetapi minim inovasi. Dari sektor pariwisata saja, desa-desa yang ada seharusnya mampu memperoleh pendapatan yang maksimal, tetapi masih belum banyak dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak desa sebetulnya dapat meminta pendampingan kepada pemerintah kabupaten/ kota atau dapat belajar dari desa yang telah berhasil mengelola BUMDes nya, termasuk di luar Aceh.

Kita tak boleh lupa bahwa membangun desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa saja, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Karena pada dasarnya desa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang mengedepankan gotong-royong dan musyawarah mufakat.

Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan bagi desa apabila ingin mengembangkanekonomi kerakyatan menjadi lebih baik. Dalam konteks membangkitkan partsipasi masyarakatlah, maka pengelolaan dana desa harus transparan. Dana desa jangan hanya dikelola secara sembunyi-sembunyi oleh oknum kepala desa dan kerabat atau kelompoknya. Ketidakterbukaan

pengelolaan dana desa itu bukan saja membuat masyarakat tidak patisipatif, tapi lebih dari itu masyarakat akan setiap saat mencari-cari kesalahan aparat desa, terutama keuchik.

Ada aktivis pemerhati sosial kemasyarakatan yang mengingatkan bahwa salah satu kelemahan utama dalam konflik pengelolaan dana desa adalah pengabaian peranan kelembagaan pengawas desa (seperti tuha peuet) sehingga masyarakat tidak memiliki peran utama untuk mengontrol. Padahal, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, kreativitas, dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat yang terwakilkan oleh tuha peuet dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved