Opini

Tidak Ada Urgensi Qanun Hukum Keluarga  

Di tengah rumitnya persoalan negeri pascademonstrasi besar-besaran imbas lahirnya Undang-undang yang dianggap

Tidak Ada Urgensi Qanun Hukum Keluarga   
IST
Sherly Maidelina, Aktivis Perempuan Aceh

Oleh Sherly Maidelina, Aktivis Perempuan Aceh  

Di tengah rumitnya persoalan negeri pascademonstrasi besar-besaran imbas lahirnya Undang-undang yang dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat, ternyata Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang akan diterapkan di Aceh masih menjadi isu hangat.

Ya, pasca terbitnya berita di media massa, seolah qanun tersebut adalah pelegalan dari poligami, maka warga Aceh bahkan nasional turut menanggapi. Kaum ibu menjadi yang paling resah hingga hampir di semua status sosial media protes atas hal tersebut.

Padahal jika ditelaah, substansi poligami dalam qanun tersebut tidak ada beda dengan yang berlaku selama ini. Bahwa poligami diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat termasuk izin istri dan kemampuan finansial yang mumpuni.

Teringat bahwa seorang aktivis Ketua Srikandi PP Kota Langsa, Oktarina, pernah mengatakan bahwa yang ia inginkan dari Qanun Hukum Keluarga tersebut adalah praktek poligami yang tanpa izin istri, agar tidak ada alasan bagi seorang suami ketika diajak selingkuhannya menikah karena telah diizinkan pemerintah dan jika izin istri menjadi syarat mutlak, maka hampir tak ada istri yang rela suaminya menikah lagi. Terbukti hanya dalam sehari saja berita tersebut dimuat, ribuan komentar bahwa jangan sampai suaminya berpoligami pun menjadi perbincangan sengit.

Bagi Oktarina, disahkannya poligami tanpa izin istri adalah cara menyelamatkan perempuan-perempuan yang terbodohi rayuan maut pria hingga mau dijadikan istri kedua atau ketiga, maka jika menikah sah, pria tersebut wajib menafkahi ke semua istrinya, dan ada tempat istri kedua atau ketiga itu mengadu pada pemerintah. Maka tentu qanun tersebut berbahaya bagi kaum elit atau pejabat nakal pemburu syahwat karena ia tak lagi memiliki alasan untuk hanya menikah sirri atau sembunyi.

Harapan Oktarina dalam isi qanun tentu tidak direspon positif, sebagian besar kaum hawa menganggap bahwa hal tersebut sangatlah tidak adil. Dimana sang suami menikah lagi tanpa izinnya, dan si madu malah juga berhak mendapat bagian harta. Maka telah terjadi dua hal yang menyakitkan, sehingga barangkali hal ini pula yang membuat isi Qanun Hukum Keluarga menjadi tidak ada beda dengan yang telah berlaku saat ini bahwa poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat termasuk izin istri.

Kemarin, dalam opini Dr H Agustin Hanafi Lc, MA menyebut bahwa Aceh butuh Qanun Hukum Keluarga, salah satu yang penting adalah adanya sanksi bagi pelaku yang menikah liar seperti yang pernah diberitakan bahwa kepala KUA polisikan penghulu di Aceh Barat karena menikahkan seorang perempuan menjadi istri ketujuh seorang pria (Serambi, 15 September 2019), hingga jika terjadi kesalahan serupa maka sang qadhi bisa dihukum cambuk atau denda.

Benar bahwa pentingnya menertibkan pernikahan, tapi jika alasan qanun adalah demi menertibkan nikah liar semata, maka bukanlah sebuah urgensi bahwa Aceh membutuhkannya. Karena praktek nikah liar, tidak hanya di Aceh, msyarakat yang telah pintar bisa saja memilih qadhi liar di Sumatera Utara atau daerah luar Aceh. Lalu dimana urgensinya ketika itu bisa dilakukan di tempat lain?

Hampir tidak bisa saya mengerti mengapa para ahli hukum tidak bisa melihat persoalan substansi Aceh dalam pernikahan yang mengandung keresahan, seperti tingginya angka perceraian. Dimana sebagian besar penyebab adalah ekonomi, bukan karena perselingkuhan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved