Anggota DPRA Asrizal H Asnawi Minta Plt Gubernur Desak ESDM Tunjuk Kepala BPMA Definitif

Demi mendukung kerja dan fungsi BPMA, sudah saatnya Pak Menteri segera menunjuk satu nama sebagai Kepala BPMA defenitif.

Anggota DPRA Asrizal H Asnawi Minta Plt Gubernur Desak ESDM Tunjuk Kepala BPMA Definitif
Dok. Sermabinews.com
Asrizal H Asnawi 

Anggota DPRA Asrizal H Asnawi Minta Plt Gubernur Desak ESDM Tunjuk kepala BPMA Definitif

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi, menilai bahwa Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) perlu secepatnya dipimpin oleh kepala defenitif. Saat ini, posisi pimpinan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Memang beliau (Plt Kepala BPMA) putra Aceh, tapi masih perpanjangan tangan Jakarta, sehingga seberapa pun kesungguhan beliau menakhodai BPMA, kami masih belum yakin beliau berpihak penuh pada kepentingan Aceh,” ujarnya.

“Plt Kepala BPMA itu dititipkan oleh Kementerian ESDM. Karena itu, saya meyakini sulit bagi seorang Plt Kepala BPMA dalam berpihak, untuk Aceh kampungnya atau Kementrian tempat karirnya,” sambung Asrizal.

Seperti diberitakan, Pemerintah Aceh berencana mengambil alih Blok B di Aceh Utara jika Kementerian ESDM masih tetap ngotot dengan skema kontrak kerjasama gross split (bagi hasil kotor).

Pemerintah Aceh sendiri menginginkan agar kontrak tetap menggunakan skema cost recovery karena ini menyangkut kewenangan Aceh sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Sektor Energi dan Migas Aceh Masih Menjanjikan

Aceh Akan Ambil Alih Blok Migas Eks Exxon

Ini Tiga Nama Dipilih Plt Gubernur Aceh sebagai Calon Kepala BPMA, Menteri akan Tetapkan Satu Orang

Ridwan Nyak Baik, Pengamat Migas, BPMA belum Optimal Bangun Migas Aceh

Dalam skema gross split, kewenangan pemerintah Aceh hanya sebatas mengawasi program usaha hulu minyak dan gas bumi.

Sedangkan dalam skema cost recovery, Pemerintah Aceh tidak hanya mengawal aspek program tetapi juga anggaran yang meliputi biaya investasi, operasi, dan biaya produksi. Dengan demikian, akan diketahui secara jelas berapa dari sisa hasil produksi itu yang akan menjadi hak Aceh dari sisi bagi hasil 70:30.

Terkait masalah itulah, Asrizal menilai Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) perlu secepatnya dipimpin oleh kepala defenitif. Ia berharap Plt Gubernur Aceh agar mengirimkan surat ke Kementerian ESDM, meminta agar secepatnya menujuk Kepala BPMA defenitif dari tiga nama yang diajukan Pemerintah Aceh berdasarkan hasil seleksi sebelumnya.

“Demi mendukung kerja dan fungsi BPMA, sudah saatnya Pak Menteri segera menunjuk satu nama sebagai Kepala BPMA defenitif mengingat masih banyak kegiatan positif yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan kewenangan seorang Plt,” ucap Asrizal.(*)

Penulis: Yocerizal
Editor: Yocerizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved