Salam

Pemerataan Guru, Jangan Cuma Janji

Dinas Pendidikan Provinsi Aceh saat ini sedang melakukan program pemerataan distribusi guru di sekolah-sekolah dan agenda ini

SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Guru tidak tetap (GTT) dan PNS di Pulo Aceh dan Pulo Nasi, Aceh Besar, mengadu ke Dewan di sebuah warung kopi di Aceh Besar, Rabu (16/10/2019). Kedatangan mereka disambut oleh Anggota DPRA, Irawan Abdullah, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz SE, Wakil Ketua Komisi V, Eka Riskina Spd, dan Ketua Komisi II DPRK Aceh Besar, Mursalin. 

Dinas Pendidikan Provinsi Aceh saat ini sedang melakukan program pemerataan distribusi guru di sekolah-sekolah dan agenda ini diharapkan rampung pada bulan November nanti. Plt Gubernur, Nova Iriansyah, memerintahkan pelaksanaan pemerataan tenaga pengajar di sekolah-sekolah karena selama ini dirasakan sangat timpang. Sekolah-sekolah di kota umummnya kelebihan guru, sedangkan di pinggiran, apalagi di pedalaman, banyak sekolah yang sangat kekurangan guru.

Sejak puluhan tahun lalu, Aceh merupakan provinsi yang mengalami masalah distribusi guru. Walau di atas kertas jumlah guru sudah mencukupi, namun masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan pinggiran. Bahkan, beban guru di daerah itu sangat berat. Tidak jarang mereka harus mengajar hingga dua mata pelajaran dan atau pada kelas berbeda sekaligus. Belum meratanya distribusi guru masih jadi masalah kronis hingga sekarang.

Makanya, kita sangat berharap, instruksi Plt Gubernur agar Dinas Pendidikan merapikan persebaran guru merupakan agenda yang harus menjadi prioritas dan harus berhasil pula. Sebab, sudah lama masalah ketimpangan distribusi guru ini mendapat sorotan banyak kalangan, tapi hingga kini guru masih menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan. Dan ini terjadi di semua kabupaten/kota, termasuk Banda Aceh yang berada di ibukota provinsi ini, distribusi gurunya tidak merata.

Bagi Aceh yang mutu pendidikannya sangat berada di peringkat bawah secara nasional, masalahnya bukan cuma soal distribusi guru, tapi kualitas guru yang belum cukup baik juga menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah ini. Infrastruktur pendidikan pun sangat timpang antara sekolah perkotaan dengan sekolah-sekolah pinggiran.

Oleh karena itu, kita ingin masalah pendidikan di Aceh ini jangan diselesaikan sepenggal-penggal. Sebab, jika hanya mengatasi masalah per titik dan per sektor, bisa jadi akan melahirkan ketimpangan dan kesenjangan baru di bidang pendidikan di Aceh.

Kondisi saat ini memang hampir semua lini timpang. Penyebabnya antara lain karena sejak awal pendidikan kita tidak dibangun dan tidak dikembangkan berbasis data kependudukan. Sehingga, di kota pun, pendidikan tidak merata. Lihatlah bagaimana reaksi masyarakat saat sistem zonasi diterapkan dalam penerimaan siswa baru. Karena kualitas lembaga pendidikan timpang, sekolah berkualitas menumpuk di kota, akhirnya yang terjadi adalah keributan para orang tua yang rebutan sekolah unggul.

Seorang pemerhati mengatakan, di beberapa kecamatan jumlah lembaga pendidikan tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Sekolah-sekolahnya pun diberi dua cap. Yakni, sekolah pinggiran dan sekolah unggulan. Di sekolah unggulan punya banyak guru berstatus PNS yang berprestasi. Sedangkan di sekolah pinggiran jangankan punya guru berprestasi, jumlah guru saja kurang. Sehingga harus ditutupi dengan bantuan guru honorer.

Jadi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Aceh, memang mendesak untuk diatur dan ditata di segala lininya. Kewenangan sekarang sudah ada di provinsi. Kemauan juga sudah ditunjukkan oleh Plt Gubernur Nov Iriansyah yang menginstruksikan pembenahan bidang pendidikan, khususnya distribusi guru. Aturan untuk mengatasi masalah pendidikan setelah pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi juga sudah ada Aceh. Jadi, tidak ada kendala lagi.

Namun, pemerataan distribusi guru itu bukan hal yang gampang. Seperti diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, masalah yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia bukan kekurangan guru. Tetapi, persoalan utama pendidikan di tanah air adalah distribusi guru yang tidak merata.

"Setelah saya pelajari, masalah kekurangan guru yang terjadi di daerah-daerah itu adalah distribusinya. Ada daerah yang jumlah gurunya berlebih dan ada yang masih kekurangan, namun daerah yang berlebih tidak mau gurunya dikurangi. Sebenarnya akar masalahnya ada di situ. Saya sudah menemukan akar masalahnya, namun untuk saat ini masih belum menemukan solusinya," kata Muhadjir.

Yang kita garis bawahi, karena pengaturan penyebaran guru adalah wewenang masing-masing daerah, maka daerahlah yang harus kerja keras!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved