Wawancara Eksklusif

Saya Putuskan Ambil Alih Blok B

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sepertinya benar-benar serius ingin mengambil alih pengelolaan Blok B di Aceh Utara dari tangan

Saya Putuskan Ambil Alih Blok B
IST
Nova Iriansyah Plt Gubernur Aceh 

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sepertinya benar-benar serius ingin mengambil alih pengelolaan Blok B di Aceh Utara dari tangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Bila sebelumnya opsi ambil alih hanya dilakukan jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap bertahan dengan skema kontrak gross split (bagi hasil kotor), maka kali ini, keputusan ambil alih sudah bersifat final, apapun keputusan ESDM nantinya.

Lantas apa yang melatarbelakangi Plt Gubernur mengambil keputusan tersebut? Sejauh mana persiapan BUMA dalam hal ini PT PEMA (Pembangunan Aceh)? Dan dari mana dananya? Berikut petikan wawancara eksklusif wartawan Serambi Indonesia, Yocerizal, dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Kontrak Blok B oleh Mobil Oil Indonesia sudah berakhir sejak 3 Oktober 2018, mengapa ketika itu tidak langsung dilakukan lelang terbuka?

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Wilayah  Kerja (WK) yang akan berakhir dapat diperpanjang. Betul, sebenarnya Blok B atau WK B, secara kontrak dengan ExxonMobil itu telah berakhir 3 Oktober 2018 yang lalu. Namun, dalam hal ini, sejak tanggal 1 Oktober 2015 PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah melakukan pengalihan saham serta hak operatorship pengelolaan WK B dan WK NSO di Kabupaten Aceh Utara, dari ExxonMobil Indonesia Ltd kepada PT Pertamina (Persero). PHE ingin memperpanjang pengelolaan WK tersebut periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 (20 tahun sesuai ketentuan). Karena adanya permohonan PHE ini, maka pemerintah tidak melakukan lelang terbuka terhadap WK B tersebut.

Kontrak sementara dengan Pertamina sudah tiga kali mengalami perpanjangan sementara, tapi mengapa baru sekarang Pemerintah Aceh berani mengambil sikap tegas terhadap Kementerian ESDM?

Salah satu syarat untuk dapat diperpanjang WK oleh pemerintah, sesuai PP 23/2015, bahwa kontraktor harus terlebih dahulu mengajukan proposal atau term of condition (T&C) dan komitmen kepada pemerintah. Setelah pemerintah menyetujui, baru lah kemudian dapat diperpanjang, yaitu selama 20 tahun sesuai ketentuan amanat PP tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dalam menetapkan persetujuan perpanjangan WK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Nah, terkait dengan WK B ini, Tim Pemerintah Aceh sejak tahun 2016 telah melakukan serangkaian pertemuan dengan PHE dalam rangka pembahasan kelanjutan pengelolaan Blok B. Pemerintah Aceh dalam hal ini sesuai amanat PP 23/2015 menginginkan agar skema pengelolaan WK B ke depan dengan skema cost recovery bukan gross split dan ini juga telah sesuai dengan Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Gross Split, dimana dalam Pasal 24 disebutkan untuk perpanjangan WK boleh memilih salah satu, cost recovery bukan gross split.

Pada pertemuan Tim Negosiasi Pemerintah Aceh di Bandung 16-18 Januari 2019 dengan pihak PHE berdasarkan risalah rapat saat itu telah disepakati bahwa skema kontrak adalah cost recovery dan beberapa term and condition lainnya. Kemudian dilanjutkan lagi pertemuan di Jakarta tanggal 18-19 Agustus 2019 dengan tujuan untuk mengkonfirmasikan kembali hasil pertemuan Bandung, mengingat sudah semakin dekatnya tanggal berakhirnya perpanjangan sementara ke-2 WK B. Kesimpulan risalah rapat saat itu yang ditandatangani oleh Tim Negosiasi Pemerintah Aceh dan pihak PHE di antaranya menyebutkan Pemerintah Aceh tidak akan merekomendasikan perpanjangan sementara setelah 3 Oktober 2019. Apabila hingga 3 Oktober 2019 tidak terdapat kesepakatan untuk perpanjangan pengelolaan WK B, maka Pemerintah Aceh akan merekomendasikan untuk melakukan terminasi kontrak WK B.

Sampai dengan berakhirnya perpanjangan sementara ke-2 tanggal 3 Oktober 2019, pihak PHE dan Pemerintah belum menindaklanjuti hasil risalah rapat yang telah disepakati pada pertemuan di Jakarta, sehingga Pemerintah Aceh berkesimpulan bahwa  Blok B Terminasi (habis masa kontrak) dan menjadi daerah bebas.

Jika ternyata Kementerian ESDM tetap ngotot dengan skema gross split, apakah menurut Anda PT PEMA siap mengelola Blok B? Persiapan apa saja yang sudah dilakukan?

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved