India Cabut Status Otonomi Khusus Khasmir, Berlaku Mulai 31 Oktober 2019, Apa Perubahannya?

Wilayah ini tidak lagi memiliki konstitusi atau benderanya sendiri.

Semua undang-undang yang disahkan oleh parlemen India akan berlaku di wilayah tersebut.

KUHP India akan menggantikan Ranbir KUHP lokal Jammu dan Kashmir untuk memutuskan kasus pidana.

Sebelumnya, pemerintah federal India mengendalikan urusan luar negeri, pertahanan, keuangan dan komunikasi - tetapi menyerahkan urusan pemerintahan lainnya kepada perwakilan provinsi.

Undang-undang kewarganegaraan terpisah berdasarkan Pasal 35 (A) dari konstitusi India tidak berlaku lagi.

Warga negara India mana pun dari bagian mana pun di negara itu sekarang dapat membeli properti di Jammu dan Kashmir.

Mereka juga dapat mengambil pekerjaan pemerintah negara bagian, dan menikmati beasiswa dan keuntungan pemerintah lainnya.

Anak-anak dari seorang wanita yang menikah di luar Jammu dan Kashmir juga tidak akan kehilangan hak properti mereka di Jammu dan Khasmir.

• Nelayan Aceh yang Ditangkap di India Diproses Hukum, DPRA Nilai Diplomasi Deplu RI Lemah

Tanggapan Elite Khasmir

Advokat Muhammad Ishaq Qadri, mantan jaksa penuntut umum di Kashmir, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa orang-orang di Jammu dan Kashmir di bawah undang-undang pendidikan setempat, menikmati pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga universitas.

Hukum itu tidak ada lagi sekarang.

Mantan Advokat Jenderal Jahangir Iqbal mengatakan bahwa setidaknya 153 undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif Jammu dan Kashmir dicabut sejak Kamis 31 Oktober 2019.

Ironisnya, salah satu ketentuan yang paling dibenci dari Jammu dan Kashmir, yaitu Public Safety Act 1978 yang menetapkan penahanan orang tanpa proses peradilan, belum dicabut.

Dengan pencabutan status otonomi khusus ini, seluruh warga India berhak bersaing dan berkarir di Pemerintahan Kashmir.

“Rekrutmen baru akan diadakan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk wilayah India yang dikelola secara terpusat. Seorang karyawan yang bekerja di Kashmir sekarang dapat dipindahkan ke wilayah lain yang jauh dari pusat,” kata Iqbal.