Salam

Soal Cadar, Sebaiknya DPR Panggil  Menag

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan pihaknya berencana membuat larangan penggunaan cadar atau niqab

Soal Cadar, Sebaiknya DPR Panggil  Menag
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Menteri Agama Fachrul Razi 

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan pihaknya berencana membuat larangan penggunaan cadar atau niqab di lingkungan instansi pemerintah, karena alasan keamanan. Selain itu, siapa pun yang masuk ke lingkungan kantor pemerintah dalam keadaan berhelm, wajib membuka helm di pos security atau satpam, juga karena alasan keamanan.

Rencana itu muncul setelah kejadian penusukan Wiranto saat masih menjabat Menko Polhukam dan semakin banyaknya pengguna cadar yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan.

Fachrul Razi mengatakan, rencana itu masih dalam kajian. Namun, aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah yang lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab. Kita larang hanya untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Namun, Fachrul menegaskan bahwa ia tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar di muka umum.

Di tempat yang sama, rencana Menag itu mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof Muhadjir Effendy. Bahkan, menurut Muhadjir, penggunaan cadar oleh pegawai pemerintah dapat mengganggu jalannya pelayanan publik.

"Saya kira itu ada baiknya kalau ditertibkan, karena cadar itu untuk tugas-tugas pelayanan memang mengganggu kan? Masa mau ngomong dengan orang-orang kemudian harus dibuka, kan juga nggak etislah," tambah Muhadjir yang mantan Mendikbud di kantornya.

Dia katakan, penggunaan atribut pada pegawai pemerintah harus sesuai dengan ketentuan. Meski dirinya menilai penggunaan cadar merupakan hak, tetapi para pegawai pemerintah harus mendahulukan kewajiban. "Ya, namanya hak itu memang harus diberikan. Tetapi jangan lupa kewajiban harus didahulukan," tutur mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Muhadjir mengatakan bahwa aturan soal cadar masih dalam kajian oleh Kemenag. Ia menyebut Kemenag akan melibatkan instansi keagamaan Islam lainnya untuk membahas aturan ini. "Nanti pasti Menag akan minta fatwa dari MUI untuk penetapan itu," ucap Muhadjir.

Apa yang diwacanakan Menteri Agama dan didukung oleh Menko Bidang PMK ini tentu sesuatu yang menarik, karena memancing dialektika. Paling tidak akan mengundang pro-kontra. Dan langsung terbukti, pihak NU mendukung larangan tersebut, tapi MUI menyanggahnya, masing-masing dengan alasan yang logis.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Quomas mengingatkan Menag agar tidak mengait-ngaitkan paham radikal, apalagi terorisme, dengan cadar. Ia mengingatkan Menag untuk menghargai hak asasi warga negara yang memilih bercadar, mengingat bangsa ini adalah bangsa majemuk (bineka).

Di luar itu, Yaqut Cholil menganggap wacana yang dilontarkan Menag asal Aceh ini sebagai sesuatu yang bikin gaduh saja. Oleh karenanya, harus dikaji lebih mendalam dan sebaiknya melibatkan ahli-ahli agama dan pertahanan keamanan. Jangan justru keputusan tentang hal yang bakal mengundang protes atau kontroversi itu diputuskan sepihak oleh seorang Menag hanya karena Presiden mengangkatnya jadi Menag untuk menangkal radikalisme.

Kita juga sangat mendukung apa yang dilontarkan Yaqut Cholil bahwa Menag perlu dipanggil oleh DPR RI untuk menanyakan keseriusannya terkait wacana larangan bercadar dan berhelm saat masuk pekarangaan instansi pemerintah.

Bangsa ini punya banyak urusan mendesak yang perlu dibenahi. Misalnya, utang negara yang makin menggunung, nilai tukar rupiah yang terus anjlok terhadap dolar, persoalan narkoba yang mengancam anak bangsa, prostitusi online merajalela, dan bibit disintegrasi yang kian berkecambah di Papua. Jadi, jangan tambah-tambah urusan berbangsa yang ujung-ujungnya justru membuat warga negara hilang simpati atau bahkan akan melakukan perlawanan terhadap penguasa. Kalau bisa mengatur warga negara dengan cara damai dan humanis, mengapa justru harus melakukan tindakan yang tidak populer?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved