Menkeu Temukan Desa tak Berpenghuni, tapi Dapat Dana Desa, Bagaimana dengan Perkebunan Alurjambu?

SERAMBINEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.

Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.

Namun Sri Mulyadi tidak menyebutkan contoh nama-nama desa fiktif yang dimaksudnya.

Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.

Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya.

• Cerita Mursyidah yang Yatim Sejak Kecil Hingga Tangis Anaknya Saat Jalani Sidang di PN Lhokseumawe

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019), dikutip dari laman Tribunnews, Senin (4/11/2019).

TKDD menjadi satu di antara belanja negara yang terus naik dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan jika TKDD saat ini naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," imbuh dia.

Hingga 30 September 2019, Sri Mulyani menyebut realisasi dana desa Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.

• Marc Marquez Yakin Yamaha Bakal Jadi Tim Berbahaya pada MotoGP 2020

Mengutip tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (5/11/2019), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Sri Mulyani mengatakan mulai bermunculan desa-desa baru.

Ia mengungkapkan, dirinya menerima laporan jika banyak muncul desa baru yang diketahui tidak berpenduduk, dengan tujuan agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Keberadaan aliran dana desa tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dengan membentuk desa baru.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.

Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, padahal setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.

"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.

 Kisah Desa Perkebunan Alurjambu yang Menyimpan Aura Mistis

Beberapa hari ini, publik di Aceh juga dihebohkan dengan temuan sebuah kampung (desa) yang tidak berpenghuni.

Desa tersebut adalah Kampung Alurjambu di Kecamatan Bandarpusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

Desa ini menjadi sorotan, karena disebut-sebut tidak berpenghuni, tapi masuk dalam daftar penerima alokasi dana desa.

• Puluhan Boat Gagal Melaut Saat Bersandar di TPI Kuala Gigieng Pidie

Penelusuran Serambi, kampung ini mulai menerima alokasi dana desa sejak tahun 2015.

Kala itu, kampung ini tercatat memiliki penghuni sekitar 21 kepala keluarga.

Jumlah penduduk ini tentunya tidak cukup syarat untuk sebuah desa.

Dikutip dari hukumonline.com, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), salah satu syarat pembentukan sebuah desa di wilayah Sumatera memiliki penduduk paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.

Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Aceh Tamiang, saat ini ada 17 KK yang tercatat sebagai penduduk Kampung Perkebunan Alurjambu.

Namun, para penduduk itu tinggal di kampung tetangga, Alurjambu dan Blangkandis.

Saat Serambi datang ke lokasi, Rabu (30/10) lalu, sama sekali tidak terlihat penduduk di kampung ini.

• Mantan Istri Menikah Lagi dan Dikabarkan Lina Sedang Hamil, Sule Tunggu Bidadari Soleha

Informasi diperoleh, Datuk Penghulu Kampung Perkebunan Alurjambu, tinggal di kampung tetangganya yang bernama Alurjambu.

Kepala DPMKPPKB Aceh Tamiang Tri Kurnia mengakui secara kasat mata Kampung Perkebunan Alurjambu tidak layak berdiri sendiri dan cocok dileburkan dengan kampung terdekat.

Namun berdasarkan Permendagri Nomor 1/2017 tentang Penataan Desa, kelayakan keberadaan sebuah kampung tidak hanya dinilai dari faktor jumlah penduduk, namun harus merujuk aspek lain, seperti pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Dan yang terpenting selama kampung itu masih terdaftar dan teresgitrasi di Kemendagri, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencairkan ADD. Itu amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa," kata Tri.

Dia juga menjelaskan besaran ADD terhadap sebuah kampung sudah ditentukan oleh tim di Jakarta.

Besaran angka ini dipastikannya sudah melalui empat indikator, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis.

• ACT Aceh Bersama MRI Bireuen dan Syekh Uday dari Palestina Galang Donasi ke Pesantren Hingga Sekolah

"Ditambah satu lagi alokasi afirmasi. Maksudnya dilakukan penilaian apakah kampung itu masuk kategori miskin atau tidak. Jadi yang menentukan bukan kami, tapi pusat," kata Tri.

Dalam kesempatan itu, Tri mengingatkan kembali datok penghulu di 213 kampung di Aceh Tamiang memanfaatkan ADD untuk kepentingan daerah. Selama ini, kata Tri, banyak datok penghulu terjerat hukum karena tidak mampu memisahkan kepentingan daerah dengan pribadi.

Ramai Pada Masa Belanda

Namun Kampung Perkebunan Alurjambu tidaklah fiktif.

Kampung ini benar ada dengan segudang kisah unik dan menyimpan cerita mistis.

Informasi dari sejumlah sumber, Kampung Perkebunan sudah ada sejak masa kolonial Belanda, dihuni ribuan orang yang bekerja pada kebun karet milik perusahaan Belanda.

• Teuku Riefky Laporkan Gambar Bule Telanjang di Google Maps kepada Menkominfo

Belakangan, setelah kemerdekaan, kampung ini mulai ditinggalkan karena konflik bersenjata.

Perkebunan karet pun berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta.

Kampung ini pun telah mengalami pemekaran, yaitu menjadi Kampung Alurjambu dan Kampung Blangkandis.

Meski di atas kertas hanya dihuni 17 KK, fakta di lapangan tidak ada penghuni, tapi Kampung Perkebunan Alurjambu ini tetap menerima alokasi dana desa hingga ratusan juta rupiah.

Data diperoleh Serambi, dana desa telah mengucur ke desa ini sejak tahun 2015.

Jika ditotal, hingga tahun keempat ini, total dana desa yang telah mengucur ke kampung yang sejatinya adalah kawasan perkebunan milik swasta ini, sudah hampir Rp 4 miliar.

Sebagai gambaran, pada tahun 2019 ini saja, Kampung Alurjambu menerima kucuran dana desa sebesar Rp 749.166.000.

 Pernah Diusul Hapus

"Itu kampung (desa) unik, karena tidak ada penduduknya," kata Abdul Manan kepada Serambi baru-baru ini.

Abdul Manan adalah mantan camat Bandar Pusaka.

Manan bercerita, pada tahun 2014, ketika menjabat sebagai camat di sana, dia pernah mengusulkan agar kampung ini dihapus dari administrasi pemerintahan.

• 62 Anggota Polsek di Bener Meriah Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya

Abdul Manan mengaku menemukan sejumlah keganjilan di kampung ini.

Abdul Manan menjabat camat Bandarpusaka mulai Februari hingga Desember 2014.

Dalam periode itu, dia mengaku pernah memanggil kepala desa atau Datok Penghulu Perkebunan Alurjambu untuk menjelaskan peta perkampungan yang berada di areal HGU perkebunan sawit itu.

Anehnya, kata Manan, datok penghulu itu sama sekali tidak bisa merincikan letak dan posisi kampung itu.

"Saya minta datoknya menggambarkan peta kampung, dia tidak tahu. Saya melihat ada yang salah secara administrasi, makanya saya usulkan untuk dihapus," ungkap Manan.

Sebenarnya, kata dia, ada dua opsi untuk mengatasi keganjilan di kampung ini.

Selain usulan penghapusan, dia juga sempat berpikir untuk memperluas areal Kampung Perkebunan Alurjambu hingga sebagian wilayah Kampung Blangkandis.

Menurutnya Kampung Blangkandis yang menjadi tetangga Perkebunan Alurjambu memiliki populasi padat.

"Ada satu dusun di Blangkandis yang padat, rencananya mau dimasukkan ke wilayah Perkebunan Alurjambu," ujarnya.

Selepas dirinya tidak lagi menjadi camat, Manan mengaku tidak tahu perkembangan di dalam kampung itu.

Kampung Perkebunan Alurjambu menjadi sorotan setelah diketahui tidak berpenghuni dan tetap menerima alokasi Dana Desa (DD).

Wilayah yang diklaim sebagai Kampung Perkebunan Alurjambu merupakan areal perkebunan sawit milik swasta.

Beberapa pondok karyawan perkebunan sempat dianggap sebagai permukiman penduduk desa saat ini sudah dalam keadaan kosong.

Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang, Asra sebelumnya mengatakan kasus ini sedang diproses Kejari Aceh Tamiang, sehingga dia belum mau memberikan keterangan rinci.

• Beragam Oleh-oleh Aceh Selatan di Gampong Batu Itam, Mulai Kue Pala, Keripik Pisang Hingga Kacang

Sumber lain menyebutkan, pihak Kejari Aceh Tamiang akan menyelidiki penggunaan dana desa di Kampung Perkebunan Alurjambu yang disebut-sebut melanggar aturan.

Dana desa dipakai untuk pengerasan jalan dan gorong-gorong, di kampung yang sejatinya adalah kawasan perkebunan sawit milik perusahaan swasta.

Namun, terkait hal ini, Serambi belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Kejari Aceh Tamiang.

Sementara Udin, pria yang mengaku penduduk Perkebunan Alurjambu mengakui kampungnya ini tidak berpenghuni.

Dia mengaitkan kondisi ini dengan hal mistik yang kerap mengganggu penduduk.

"Gak ada yang betah (tinggal), karena diserang kejadian-kejadian aneh. Sering sakit," kata Udin.

 Batahan Datok

Datok (Kepala Desa) Perkebunan Alurjambu, Safrizal membantah tudingan dirinya mengalokasikan dana desa ke kampung lain.

Bantahan ini berkaitan dengan pernyataan sejumlah pihak kalau sebuah jembatan yang menggunakan ADD Kampung Perkebunan Alurjambu justru dibangun di Kampung Alurjambu yang merupakan desa tetangga.

Diketahui Kampung Perkebunan Alurjambu dan Kampung Alurjambu merupakan dua kampung berbeda yang letaknya saling berdekatan.

• Pertama di Indonesia, Tagana Abdya Bentuk Relawan Tingkat Desa, Ini Harapan Kadis Sosial Aceh

Safrizal yang secara khusus menghubungi Serambi Senin (4/11/2019) memastikan pengerjaan jembatan, gorong-gorong, dan pengerasan jalan pada 2017 masih berada di wilayah Perkebunan Alurjambu.

"Kami tidak pernah membangun di luar kampung, semuanya di kampung kami," kata Safrizal.

Keyakinannya ini diakui Safrizal berdasarkan peta citra satelit.

Justru kata dia, Kampung Alurjambu yang telah melanggar batas teritorial karena membangun permukiman di wilayah mereka.

"Itu perumahan batako yang sudah dibangun sama Alurjambu, justru ada di wilayah kami. Tapi tidak pernah saya ributi," sambungnya.

Ketika ditanya mengenai larangan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di areal HGU, Safrizal menegaskan dirinya sudah mendapat rekomendasi bupati dan persetujuan perusahaan perkebunan kelapa sawit selaku pemegang HGU Perkebunan Alurjambu.

Dalam kesempatan itu, dia sempat menjelaskan riwayat Kampung Perkebunan Alurjambu yang cukup panjang.

"Sebelum Aceh Tamiang ada, Perkebunan Alurjambu sudah ada. Jadi ini bukan kampung yang diada-adakan," ujarnya.

Dalam sejarahnya, ketika Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk pada 2002, Perkebunan Alurjambu pertama kali masuk dalam Kecamatan Karangbaru.

Ketika terjadi pemekaran, Perkebunan Alurjambu kemudian digeser ke Kecamatan Tamiang Hulu hingga akhirnya kembali digeser ke Kecamatan Bandarpusaka hingga sekarang.

Terkait jumlah penduduk yang hanya 17 kepala keluarga, Safrizal tidak membantahnya.

Tapi dia punya versi sendiri mengapa saat ini kampung tersebut kosong atau tidak berpenghuni.

"Ini karena banjir bandang tahun 2006," terang Safrizal.

Menurut dia, pascabanjir besar itu, seluruh penduduk Perkebunan Alurjambu mengungsi. "Mereka pindah, sampai sekarang karena tidak ada tempat relokasi," tukasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Yanuar Riezqi Yovanda) (Kompas.com/Mutia Fauzia) (Serambinews.com/Rahmad Wiguna)

• Usaha Penyulingan Minyak Pala di Abdya Hanya Tersisa Empat Unit Lagi

Sebagian berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sri Mulyani Temukan 'Desa Fiktif' yang Tidak Berpenghuni, tapi Dapat Kucuran Anggaran Dana Desa