Tiga Fraksi DPRK Aceh Utara Deklarasi Koalisi Bersama, Ini Nama dan Tujuannya

“Koaliasi ini tidak ada sangkut paut dengan perebutan kekuasan di DPR, jadi koalisi ini sebagai penyeimbang, mungkin koalisi lain mendukung pemerintah, tapi kami mendukung pemerintah dalam hal sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Hendra.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Tiga Fraksi DPRK Aceh Utara dari sejumlah partai politik, mendeklarasi koalisi bersama yang diberi nama 'Koalisi Aceh Utara Maju (KAUM)' di gedung dewan setempat, Kamis (7/11/2019).

Pembentukan koalisi tersebut, ditandai dengan penekenan nota kesepahaman Bersama Koalisi Fraksi DPRK Aceh Utara.

Terdiri atas Fraksi Partai Demokrat (FDP), Fraksi Persatuan Pembangunan (FPPP), dan Fraksi PANAS.

Nota kesepahaman tersebut diteken masing-masing Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris fraksi.

FDP diteken T Zukhaidir, Nazir Abubakar, dan Mulyadi AMd.

Fraksi PPP diteken Zulfadli A Taleb SE, Drs H As’Adi, dan H Ismed Nur AJ Hasan.

• Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin Buka Peluang Bubarkan Program TP4

Sedangkan Fraksi PANAS diteken Anzir SH, Muhammad Wali, dan Misbahul Munir ST.

Untuk struktur pengurusnya, ketua Koalisi tersebut dijabat Hendra Yuliansyah SSos (Wakil Ketua DPRK Aceh Utara/Demokrat), Wakil Ketua Anzir SH (Nasdem), Sekretaris Zulfadli A Taleb, Wakil Sekretaris Hendra Sufriadi dan Juru Bicara Misbahul Munir.

“Sesuai yang sudah disepekati bersama, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP dan Partai Nasional Aceh, Nasdem, serta PKB yang tergabung dalam Fraksi PANAS, sepakat untuk melakukan koalisi, yang kami beri nama Koalisi Aceh Utara Maju atau KAUM” ujar Hendra.

Tujuan deklarasi koalisi tersebut kata Hendra, adalah untuk mewujudkan iklim politik yang adil dan demokratis.

Serta tentu koalisi mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

“Tapi bila ada kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat, maka kami akan memberika solusi terbaik,” kata Hendra.

• YARA Lebih Percaya Pertamina Kelola Blok Migas Aceh Utara Ketimbang Pemerintah Aceh, Ini Alasannya

Agar pemerintah mengambil langkah-langkah terbaik juga, dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Koaliasi ini tidak ada sangkut paut dengan perebutan kekuasan di DPR, jadi koalisi ini sebagai penyeimbang, mungkin koalisi lain mendukung pemerintah, tapi kami mendukung pemerintah dalam hal sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Hendra.

Ditanya apakah koalisi ini oposisi ?

“Kalau oposisi seakan-akan membuka fron dari awal. Partai pengusung pemerintah sudah pasti satu kata, sehingga hal-hal yang menjadi abai, kemungkinan tidak terlihat oleh mereka. Kami harus memperhatikan hal demikian, tapi kami bukan oposisi, tapi sebagai mitra,” ujar Hendra.

Sementara Anzir menyebutkan koalisi ini sebagai mitra, penyeimbang atas kebijakan pemerintah yang kadang-kadang tak sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Yang namanya mitra, ada juga aspirasi-aspirasi pemerintah yang kita perjuangkan bersama,” ujar Anzir.

Tapi bila ada kebijakan pemerintah yang tak prorakyat, pihaknya akan melakukan pertimbangan.

Agar sesuai dengan kebutuhan yang penting untuk kehidupan masyarakat Aceh Utara yang lebih baik.

“DPR tidak harus melakukan oposisi, karena DPR pada dasarnya oposisi pemerintah,” ujar Anzir.

Tapi kadang-kadang ada kepentingan politis.

Kepentingan politik dari pemerintah dengan kepentingan politik wakil rakyat, inilah dipadukan bersama.

• Iran Diguncang Gempa Bermagnitudo 5,8 : 4 Orang Meninggal dan Lukai 70 Orang

“Karena pemerintah juga tidak mampu melihat sejauh mana, kami-kami ini yang lahir dari dasar akar daripada rakyat, ingin menyampaikan agar mereka tahu,” ujar Anzir.

Inilah  faktor penyeimbangan, dasarnya memang sudah oposisi.

Karena lembaga eksekutif dengan legislatif.

“Jadi tidak dalam wacana melawan atau memberontak, hanya lebih kepada penyeimbang daripada rakyat, bukan penyeimbang daripada pemerintah,” ujar Anzir.

Politisi Nasdem itu juga berharap, koalisi ini tidak hanya bertahan sampai lima tahun.

Tapi selamanya sebagai pembatasan suatu kebijakan.

Jadi tidak berlaku dengan batas waktu.

• 4 Pengedar Sabu Diberangus, Sat Res Narkoba Polres Langsa Sita Sabu-sabu Senilai Rp 90 Juta

Karena kalau hanya berlaku sesaat, ada kecolongan akibat dari pengawasan.

“Dengan ada koalisi akan lebih kuat untuk didengar dan lebih kuat untuk dipertimbangkan, karena kalau bersuara satu, kurang digubrislah, kurang dipedulikan. Tapi kalau di seluruh Aceh Utara ada hal-hal untuk membangkitkan semangat kebutuhan rakyat, mungkin lebih diakomodir,”  imbuh Anzir.

Jadi tidak ada hubungan dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), karena AKD berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan tata tertib yang disusun.

“Yang pada dasarnya kita mengedepankan azas dari musyawarah dan keadilan,” pungkas Anzir. (*)

• Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya