YARA Surati DPRA, Minta Gunakan Hak Interpelasi ke Plt Gubernur soal Rendahnya Realisasi APBA 2019

YARA meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Plt Gubernur Aceh terkait rendahnya realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019.

YARA Surati DPRA, Minta Gunakan Hak Interpelasi ke Plt Gubernur soal Rendahnya Realisasi APBA  2019

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (11/11/2019).

YARA meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Plt Gubernur Aceh terkait rendahnya realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019. 

Amatan Serambinews.com, surat itu diantar oleh Ketua YARA, Safaruddin SH dan diterima oleh anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky bersama anggota dewan lainnya yang saat itu sedang istirahat pembahasan tata tertib (tatib) DPRA.

Sementara pimpinan DPRA sedang bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk menerima surat keputusan (SK) penetapan pimpinan definitif DPRA periode 2019-2024.

Dalam suratnya, YARA meminta DPRA untuk menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Aceh untuk mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi anggaran tahun 2019.

"Kami dari YARA, mendesak DPRA agar menggunakan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisasi APBA," kata Safaruddin seusai menyerahkan surat itu.

• Bupati Mursil Ungkap Menyusutnya RAPBK Aceh Tamiang 2020 Hingga Rp 227 Miliar Lebih

• Pelamar CPNS Abdya Belum Bisa Mendaftar, Kepala BKPSDM Cut Hasnah Nur Perkirakan Bisa Malam Ini

• Ternyata, Maling Kotak Amal Saat Ditangkap di Masjid Beurawe Dalam Kondisi Seperti Ini

Dari pantauan pihaknya di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada hari ini, 11 November 2019, kata Safaruddin, realisasi hingga 8 November 2019 terhadap keuangan 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

Rendahnya realisasi APBA ini tentu sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Aceh. 

Terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik.

Selain itu juga rendahnya realisasi anggaran juga berdampak terhadap kegiatan terkait peningkatan perekonomian masyarakat.

"Karena itu, DPRA selaku lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh dapat mengajukan hak interpelasi ke Plt Gubernur Aceh," ujar Safaruddin. (*)